Sengketa Lahan Warga SAD vs Lonsum di Muratara Segera Berakhir

JAKARTA- Sengketa lahan antara warga Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Nibung dengan PT London Sumatera (Lonsum) segera berakhir.

Hal ini setelah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan solusi dengan menyiapkan 1.400 hektar lahan pengganti untuk masyarakat SAD  yang akan digunakan sebagai plasma perkebunan kelapa sawit.

Bupati Musi Rawas Utara,  H Syarif Hidayat menegaskan pihaknya sudah mengadakan rapat internal bersama Kepala OPD,   staf dan instansi terkait, serta komunikasi intens kepada PT Lonsum terkait keseriusan dalam menyelesaikan sengketa tanah SAD.

“Hak rakyat harus dikembalikan.  Kita siapkan lahan 1.400 hektar itu dengan dua alternatif nantinya, selain itu adanya biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan terakhir Lonsum sanggup Rp 300 ribu, “kata H Syarif saat rapat dengar pendapat membahas tindak lanjut permasalahan hutan adat dan areal perkebunan SAD Sumatera Selatan di ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV), Senin (12/2).

Dikatakan H.  Syarif, pihaknya meminta waktu enam bulan dalam menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.  Tentunya laporan progresnya akan terus dikomunikasikan dengan Komisi IV RI.

Usaha penyelesaian ini, lanjut H Syarif, merupakan bentuk peduli dan sayang Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap warganya.

Dia mengatakan selain penyelesaian sengketa lahan di SAD Kecamatan Nibung, akan diselesaikan juga permasalahan tanah di Kecamatan Rawas Ilir, serta daerah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat adat.

“Kita pelajari dan kita atasi sesuai prosedur hukum yang ada, kita selesaikan dengan seksama,  “katanya.

Sementara   Ketua Komisi IV RI,  Edy Prabowo mengaku salut kepada Bupati Muratara yang hadir langsung bersama jajarannya dan para anggota DPRD Kabupaten Muratara.

“Artinya ada komitmen yang baik dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah warganya,  kita berharap
kabupaten ini cepat maju, “katanya.

Edy menjelaskan  ada tiga keputusan dalam rapat ini,  Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Perkebunan  kementerian petanian untuk mengkoordinasikan  pelaksanaan verifikasi mengatur dan memastikan terlaksananya kewajban pembangunan plasma lerkebunan kelapa sawit seluas  20 persen dari luas izin Hak Guna Usaha ( HGU) PT Lonsum Muara Megang, Megang Sakti, Desa Beringin Makmur 1, Mandi Angin,  Batu Kucing,   Rawas Ilir, Nibung serta daerah lainnya yg diperuntukkan bagi masyarakat adat.

Komisi IV DPR RI juga  mendukung Pemerintah Kabupaten Muratara menyiapkan lahan untuk masyarakat SAD seluas 1.400 hektar yang akan digunakan sebagai plasma perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun PT Lonsum ditambah biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan.

Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Direktur Jendral Perhutanan sosial bersama Dirjen penegakkan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan bersama Provinsi sumsel untuk menyelesaikan sengekta teritorial terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara masyarakat dengan perusahaan serta kegiatan ilegal lainnya yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Muratara, Sumsel.

“Tiga keputusan ini saya pantau terus menerus,”katanya.  (rilis kominfo/inilahkito.com)