Bahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2017, DPRD Mura Gelar Paripurna dan Bentuk Pansus

MUSIRAWAS- Guna membahas LKPJ Bupati Musi Rawas tahun anggran 2017, DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar sidang paripurna, Selasa, (03/04).

Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Yudi Fratama dan dihadiri 26 dari 40 anggota DPRD Musi Rawas .

Hadir pada paripurna itu Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan dan wakil bupati Hj Suwarti.

Dikatakan Ketua DPRD Musi Rawas Yudi Pratama, LKPJ Bupati Musi Rawas tahun anggaran 2017 ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan oleh bupati dalam sidang paripurna DPRD, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Sebagaimana diamanatkan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa kepala daerah wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah dan LKPJ kepala daerah kepada DPRD.Dan juga berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepala daerah kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat.

Sementara Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan pada paripurna itu menyampaikan nota pengantar LKPJ bupati tahun 2017.

Dikatakan bupati, materi pokok LKPJ Bupati Musi Rawas tahun anggaran 2017 adalah hal -hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dikatakan Hendra, pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas telah berusaha dengan segala upaya untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas yang berisikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas setiap tahun.

Keterangan pertanggungjawaban ini jelas Hendra, merupakan progres report dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala daerah di tahun 2017.

Dalam konteks rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu, hal yang perlu dicermati adalah hubungan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah, dari pendekatan akuntabilitas horizontal ke akuntabilitas vertikal.

Dalam pendekatan demikian jelasnya, terkandung makna bahwa berlakunya Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah mengubah pola pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD menjadi kepada pemerintah. Sedangkan kepada masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas luasnya bagi masyarakat.

Mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ini merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintah daerah, yang dilakukan sepanjang tahun berjalan.Hal ini akan semakin mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dalam memotret kinerja pemerintahan daerah yang dilandasi kemitraan untuk saling melengkapi dalam menerjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Fokus dari semua dokumen perencanaan jelas Bupati, pada dasarnya untuk mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021 ” Musi Rawas SEMPURNA ‘, dimana visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi pemerintah Kabupaten Musi Rawas yakni memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur, menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan.

Kemudian mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani, meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Selanjutnya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima, memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju Musi Rawas Darussalam serta memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi.

Pada kesempatan itu, bupati juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD atas pemahaman, kerjasama dan dukungannya untuk saling berinteraksi dengan semangat kebersamaan yang elegan dan harmonis dalam menyusun berbagai upaya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis pemerintahan yang telah terjadi selama ini.

Dalam sidang paripurna yang dihadiri Kapolres Musi Rawas AKBP Bayu Dewantoro itu, Bupati Hendra juga menyampaikan berbagai progres pembangunan, baik yang sudah maupun yang sedang dilaksanakan diberbagai bidang.

Selain menyampaikan pelaksanaan program program pembangunan yang direncanakan oleh daerah dan didanai melalui APBD, Bupati juga menyampaikan laporan berkaitan dengan kegiatan kegiatan dalam kerangka tugas tugas pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tugas tugas pembantuan yang diterima Dinas Pertanian dan Peternakan yaitu program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, dan program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura.

Sementara pada Dinas Koperasi dan UKM, tugas tugas pembantuan yang diterima yakni program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro.

Bupati juga menjelaskan terdapat beberapa masalah dan kendala di lapangan dalam tugas tugas pembantuan tersebut, diantaranya minimnya kualitas dan kuantitas SDM serta lemahnya koordinasi dan pengawasan.

Kedepan jelas Hendra, pihaknya berharap kepada seluruh badan, dinas dan unit kerja lainnya bergerak lebih aktif, agar dana dana dari tugas pembantuan dapat lebih ditingkatkan dengan cakupan yang luas.

Usai menyampaikan nota pengantar LKPJ 2017 itu, Bupati berharap kepada DPRD dapat membahas LKPJ 2017 dalam rapat rapat Pansus dan paripurna internal DPRD.(IK)

Editor Firmansyah Anwar