Pencairan Dana Publikasi Muratara Diduga “Kongkalikong” dan KKN

MURATARA- Pencairan dana publikasi di Dinas Kominfo Musi Rawas Utara tidak transparan dan diduga kuat ” kongkalikong” serta sarat Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muratara Al Azhar, mengambil kebijakan hanya membayar tagihan publikasi media tertentu, diantaranya karena ada tekanan dan “titipan pejabat” serta media yang hanya dekat dengan kalangan oknum pejabat di Kabupaten Muratara.

Penanggung Jawab Kegiatan Publikasi dinas Kominfo Musi Rawas Utara, Herman melalui SMS kepada inilahkito.com, Senin, (11/6) mengatakan, hanya media tertentu saja yang tagihannya di kabulkan oleh kepala dinas.

“Sudah saya ajukan tagihan sebanyak 43 media di meja bos (kadis,red).Tapi sayang hanya 23 media yang dikabulkan pembayarannya,” ungkap Herman.

Sementara itu Kadis Kominfo Muratara, saat dikonfirmasi via HP terkait tidak transparannya pembayaran tagihan publikasi ini tidak memberikan jawaban.Berkali-kali dihubungi, HP bersangkutan dialihkan.

Sementara itu wartawan inilahkito.com, Agus Utomo sangat menyayangkan kebijakan diambil Kadis Kominfo Muratara itu.

” Pantas saja setiap pencairan publikasi di Kabupaten Muratara selalu kerok, karena kepala dinasnya tidak transparan dan profesional menjalankan tugasnya,” kata dia.

Dikatakan Agus, jika kinerja Dinas Kominfo Muratara seperti ini, selamanya setiap pembayaran akan ribut.Imbasnya akan berdampak kepada tidak terpenuhi informasi pembangunan di Muratara yang semestinya harus sampai kepada masyarakat.(IK)

Editor : Firmansyah Anwar