MENERKA PEMILIK 8 KURSI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS DARI DAERAH PEMILIHAN 5

Opini

EFRAN HERYADI
“EHY”

(PENGAMAT PINGGIRAN, TINGGAL DI KABUPATEN MUSI RAWAS).

“Politisi adalah makhluk yang ulet. Keuletan, ditambah kecerdikan dan kelicikan serta kemampuan berkelok-kelok, bermanuver, itu yang akan memberikan hasil dalam dunia politik.” (Marcus Tullius Cicero, seorang orator, ahli hukum, politisi, dan filosof zaman Romawi).

Pemilu serentak akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu 2019 tidak hanya akan diakui sebagai sejarah baru dalam perjalanan Demokrasi Indonesia karena penyatuan dan keserentakan. Melainkan juga Undang-Undang tentang Pemilu yang kali pertama mengatur soal Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Penyembelihan dalam satu Undang-Undang (Kampiran Undang-Undang Pemilu). Dari aspek konstitusi ini merupakan langkah-langkah yang baik dalam memantapkan pengaturan Pemilu agar tidak tumpang tindih dan menciptakan konsistensi dan harmonisasi.

Masyarakat Indonesia nantinya tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga anggota legislatif, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, dan DPD. Jika mengacu kepada banyaknya surat suara yang harus dicoblos masyarakat di bilik suara, sangat logis rasanya jika Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla sampai mengatakan bahwa pemilu 2019 akan menjadi pemilu terumit di dunia.

Salah satu perubahan besar dalam pemilu 2019 ini adalah tentang sistem pembagian kursi. Jika pada pemilu sebelum-sebelumnya menggunakan Bilangan Pembagi Pilihan (BPP), Namun, pada Pileg 2019 menggunakan metode Sainte Lague Murni yang dasar hukumnya termaktub dalam pasal 420 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam sistem ini, membuat mau tak mau, caleg dan partai harus bekerja sama dalam peraihan suara terbanyak. Menang secara individual untuk suara caleg tetapi suara partai tak terdongkrak, akan mempengaruhi proses duduknya calon di legislatif. Dalam artian, caleg juga dituntut untuk memenangkan partai.

Jalin kelindan dengan metode pembagian kursi di atas akan semakin dituntut kemampuan caleg untuk menperoleh suara sebanyak mungkin, karena dalam pemilu kali ini tetap memakai sistem proporsional terbuka yang berarti calon anggota legislatif (caleg) yang menang ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem ini semakin meningkatkan aspek kompetitif dari peserta pemilu. Tidak hanya caleg antar partai, di internal partai pun sesama caleg terlibat kompetisi yang sengit.

Titik fokus dalam tulisan ini,  mencoba menerka distribusi perolehan kursi partai di DPRD Kab. Musi Rawas pada pemilu 2019 ini, terkhusus pada dapil 5 (Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Muara Kelingi). Jika berpedoman pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) jumlah suara sebanyak 60.804 suara yang terdiri dari 245 TPS dan dengan alokasi kursi sebanyak 8 kursi.

Pada pemilu 2014, Kecamatan Muara Lakitan dan Muara Kelingi tergabung dengan Kecamatan Tuah Negeri yang termasuk dalam Dapil 2 dengan alokasi kursi sebanyak 11 kursi (2 kursi setelah pemekaran Kab. Muratara). Hasil pemilu 2014 menghasilkan partai yang mendapatkan kursi, yaitu: Demokrat (2 Kursi), PDIP, PAN, Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PBB, PKS, dan PPP (masing-masing 1 kursi). Adanya perubahan Dapil dalam pemilu 2019, Kecamatan Muara Lakitan dan Muara Kelingi masuk dalam dapil 2, sedangkan Kec. Tuah Negeri bergabung dengan Kecamatan BTS. ulu dan Kec. Suka Karya di Dapil 6.

Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) yang diperoleh dari KPU Kabupaten Musi Rawas, di Dapil 5, dari 15 partai peserta pemilu, hanya sebanyak 12 partai yang memiliki daftar caleg, yaitu sebanyak 93 orang yang nantinya akan memperebutkan jumlah total 8 kursi. Dari 93 orang caleg, terdapat 9 legislator petahana yang akan kembali bertarung mengadu nasib guna memperoleh kursi. Mereka, para petahana, tergabung dalam 7 partai yakni Demokrat 2 orang, PDIP 2 orang (1 orang pindahan dari PBB), Nasdem, PAN, PKB, PKS, dan PPP (masing-masing 1 orang).

Sangat menarik jika kita melihat fakta di atas, dengan alokasi hanya 8 kursi, dari 9 petahana sudah pasti ada 1 orang petahana yang akan tereleminasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa petahana memiliki modalitas sosial, popularitas, pengalaman, dan finansial yang sangat dibutuhkan oleh para caleg dalam mengarungi kompetisi pileg. Dari sisi ini saja, sudah mendeskripsikan akan adanya pertarungan sengit. Belum lagi ditambah caleg pendatang baru potensial, yang bisa saja akan “mengkudeta’ kursi yang diduduki para petahana. Hal ini tentunya menarik perhatian berbagai pihak untuk melihat beragam dimensi berupa skenario, strategi, dan takrik terbaik para caleg untuk mempertahankan dan memperebutkan kursi. Tak salah rasanya jika banyak orang menjuluki Dapil 5 sebagai Dapil neraka.

Kita semua mafhum, para caleg pasti memiliki konsep dan strategi bagaimana melakukan pemasaran/marketing politik guna memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Mengutip Firmanzah, PhD dalam bukunya Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas(2007), mengatakan bahwa marketing politik berbeda dengan marketing komersial. Marketing politik bukanlah konsep untuk “menjual” partai politik (parpol) atau kandidat kepada pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol atau seorang kandidat dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. Marketing
politik adalah merupakan sebuah teknik untuk memelihara hubungan dua arah dengan pubik. Dari definisi tersebut, jika kita interpretasikan dalam konteks pileg, maka terkandung pesan; Pertama, marketing politik dapat menjadi “teknik” dalam menawarkan dan mempromosikan caleg. Kedua, menjadikan para pemilih sebagai subjek, bukan objek. Ketiga, menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai langkah awal dalam penyusunan program kerja. Keempat, marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, akan tetapi menyediakan tools untuk menjaga hubungan dengan pemilih sehingga dari hal itu akan terbangun kepercayaan yang kemudian diperoleh dukungan suara pemilih.

Selanjutnya, paradigma berpikir yang wajib dimiliki para caleg demi mengejawantahkan konsep marketing politik bahwa; Pertama, Marketing politik lebih dari sekedar komunikasi politik. Kedua, Marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses, tidak hanya terbatas pada kampanye politik, namun juga mencakup bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform dan program yang ditawarkan. Ketiga, Marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas yang meliputi teknik marketing, strategi marketing, teknik publikasi, penawaran ide dan program, desain produk, serta pemrosesan informasi. Konklusi dari penjelasan di atas bahwa marketing politik sangat baik jika diterapkan oleh para caleg di pemilu 2019.

Banyak pihak yang berasumsi dengan diberlakukannya metode sainte lague murni dalam menentukan perolehan kursi di suatu dapil, maka akan ada partai yang akan mendapatkan kursi 2 atau lebih. Peluang ini tentu bisa saja terjadi. Saya berpendapat, ada dua kemungkinan skenario hasil pemilu di dapil 5 ini. Pertama, jika berkaca pada hasil pemilu sebelumnya dan melihat persebaran kekuatan masing-masing caleg dalam satu partai, maka salah satu dari PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem berpeluang memperoleh dua kursi. Alasannya, PDIP memiliki dua caleg petahana yang memiliki basis suara berbeda dan ditopang dukungan para caleg yang memiliki potensi meraih suara cukup signifikan. Demokrat, yang periode sebelumnya memperoleh dua kursi. Namun, kelemahannya keduanya memiliki basis suara yang nyaris sama. Ditambah lagi adanya perubahan dapil. Berpedoman pada pemilu sebelumnya, Kecamatan Tuah Negeri yang menyumbang suara sangat signifikan bagi petahana dan partai. Berbeda dengan PDIP yang justru diuntungkan dengan perubahan dapil. Partai terakhir yang berpeluang mendapatkan dua kursi adalah Partai Nasdem yang memiliki satu petahana dan satu caleg potensial. Kelemahannya basis suara mereka sama, tinggal menunggu asupan suara dari caleg lainnya. Kedua, jika skenario di atas tidak berjalan sempurna dan tidak ada upaya dalam strategi marketing politik yang tepat. Justru salah satu dari masing-masing mereka akan terlempar dari singgasana.
Hasil observasi di lapangan, informasi akurat dari banyak pihak, dan melihat kekuatan serta kelemahan figur-figur di masing-masing partai, serta dengan menegasikan praktik politik uang, maka hal yang paling logis terjadi di dapil 5 Kabupaten Musi Rawas adalah dari alokasi 8 kursi akan diraih oleh 8 partai. Jika ini terjadi, maka akan ada 3 sampai 4 pendatang baru akan mengisi formasi alokasi 8 kursi. Artinya, 3 – 4 petahana yang akan tersingkir.

Namun, pada akhirnya, dengan memperhatikan ada waktu empat bulan lagi sebelum pemilu dilaksanakan. Masih ada kesempatan untukbpara caleg melakukan upaya merebut kursi. Eduardo da Costa Paes, politisi Brasil, mantan Wali Kota Rio de Janeiro, mengatakan, ”Tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik.” Bukankah pada awal tulisan ini, Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa politisi adalah makhluk yang ulet. Keuletan, ditambah kecerdikan dan kelicikan serta kemampuan berkelok-kelok, bermanuver, itu yang akan memberikan hasil dalam dunia politik.

Kita tunggu saja hasil pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019.

Wallahu A’lam Bishawab.
Ayo, pergunakan hak pilih Anda!