Potensi Keterpilihan Caleg Perempuan di Bumi Silampari Pada Pemilu 2019

Kebijakan Afirmatif Bagi Perempuan

(Sebuah Analisis: Potensi Keterpilihan Caleg Perempuan di Bumi Silampari Pada Pemilu 2019).

Oleh: EFRAN HERYADI
“EHY”

Pengamat Pinggiran, Tinggal di Kab. Musi Rawas, Sumsel.

“Ikhtiar! Berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain”. R.A. KARTINI

Kebijakan afirmasi dalam ranah politik pertama kali diterapkan dalam UU No.31 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tidak lama berselang, keluarlah UU Pemilu No. 12 tahun 2003 yang isinya menyebutkan: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen” (Pasal 65). Pasal
ini membuka kesempatan bagi perempuan dengan memaksa partai politik untuk merekrut dan mencalonkan perempuan dalam daftar calon pemilu legislatif. Hasilnya, setengah dari partai politik peserta pemilu 2004
menempatkan 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Namun, bentuknya yang hanya merupakan himbauan, dan tidak adanya sanksi, membuat kebijakan afirmasi tidak efektif dalam penerapannya. Selain pencalonan dalam pemilu, afirmasi juga
perlu diperkuat dalam UU Partai Politik. Maka didoronglah penambahan terhadap pasal afirmasi bagi perempuan dalam UU Partai Politik. Selain dalam fungsi rekruitmen dan kepengurusan, UU Partai Politik No.2/2008 juga menyebutkan bahwa partai memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan politik.

Aturan afirmasi ini diperkuat sejalan dengan perubahan undang-undang pemilu pada 2008 dan 2012 yang mengatur lebih rinci kebijakan afirmatif. Menjelang Pemilu 2014, KPU mengeluarkan PKPU No.7/2013 yang menguatkan pasal afirmasi dalam UU Pemilu No.8/2012 dengan mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan. Bagi partai politik yang tidak berhasil mencapai jumlah tersebut, diberikan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu di dapil
yang bersangkutan. Aturan dalam PKPU tersebut terbukti berdampak signifikan pada pencalonan perempuan, karena data menunjukkan bahwa seluruh partai peserta pemilu bekerja keras mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon.
Selain pencalonan minimal 30 persen, juga mengatur penempatan perempuan di daftar calon yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan. Aturan tersebut tidak berubah di UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai hukum formal pelaksanaan Pemilu 2019 disertai dengan sanksi tidak bisa mengikuti pemilu di dapil bersangkutan apabila tidak dipenuhi.

Mengutip dari Tim Cakra Wikara Indonesia bahwa persentase perempuan caleg terpilih di DPR RI pada pemilu 2009 sebanyak 18%, DPD RI 28,8%, DPRD provinsi 16%, dan DPRD Kabupaten/Kota 12%. Sedangkan pada pemilu 2014, DPR RI 17%, DPD RI 25,8%, DPRD Provinsi 15,85%, dan DPRD Kabupaten/Kota 14%. Artinya, terdapat penurunan persentase keterpilihan perempuan caleg terpilih pada DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi. Peningkatan justru terjadi pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2%.

Menukil dari Perludem yang menyebutkan bahwa pada periode 2004-2009, DPR RI mampu menghasilkan produk legislasi yang pro terhadap kepentingan perempuan, yakni UU tentang penghapusaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), UU tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, UU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU usaha mikro, kecil, dan menengah, UU kesehatan, UU perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan UU pemilu dan penyelenggara pemilu (yang memperkuat kebijakan afirmatif untuk perempuan). Produk legislasi DPR RI periode 2009-2014 yang pro kepentingan perempuan atau mengatur keterwakilan perempuan diantaranya UU partai politik (mengatur keterwakilan perempuan dalam pendirian dan kepengurusan partai), UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU penanganan konflik sosial, UU penyelenggara pemilu,UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Desa. Sebuah konklusi dari data yang disajikan oleh perludem di atas dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI berbanding lurus dengan produk legislasi yang pro terhadap kepentingan perempuan.

Lokus tulisan saya kali ini dibatasi dengan jumlah dan persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Musi Rawas, Kabupaten Muratara, dan Kota Lubuk Linggau pada pemilu 2014 serta analisis mengenai prediksi keterpilihan perempuan di Bumi Silampari pada pemilu 2019. Sedangkan produk legislasi yang dihasilkan tidak bisa dijelaskan karena saya kesulitan mendapat bahan yang dimaksud.

Berdasarkan data yang saya dapatkan dari beberapa sumber bahwa pada pemilu 2014 di Kabupaten Musi Rawas dari empat dapil, dari keseluruhan jumlah caleg, yakni 398 caleg, terdapat 121 orang caleg perempuan, yang jika dipersentasekan sekitar 30,4%, dengan tingkat keterpilihannya hanya mencapai 10% atau 4 orang dari 40 anggota DPRD. Sedangkan di Kota Lubuk Linggau dari 30 orang anggota DPRD, hanya 5 orang keterwakilan legislator perempuan atau sekitar 16,7%. Paling sedikit di Kab. Musi Rawas Utara dari 25 anggota DPRD, hanya 2 orang legislator perempuan, yang artinya hanya 8%. Dari data tersebut di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam pemilu 2014 tidak ada pengaruh signifikan adanya kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan terhadap perolehan kursi caleg perempuan.

Menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, diskursus tentang bagaimana meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada pemilu mendatang mulai menjadi topik perbincangan berbagai kalangan. Dalam konteks kebijakan implementasi afirmasi bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya DPRD di daerah Silampari masih di kisaran angka 18,64%, masih sangat memprihatinkan, dalam artian jauh dari ekspektasi guna mencapai standar minimal tiga puluh persen. Hal ini tentunya wajib menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya pimpinan parpol, agar mencari skenario terbaik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Perubahan krusial pada pemilu 2019 ini adalah metode konversi suara yang akan diimplementasikan, yakni metode divisor dengan formula Sainte Lague Murni. Implikasi dari metode ini adalah bahwa caleg perempuan harus benar-benar berjuang mendapatkan suara yang besar. Dirinya tidak dapat lagi bergantung pada sisa kursi yang mungkin akan diperoleh oleh partainya seperti metode pembagian kursi pada pemilu sebelumnya. Bagi caleg perempuan kesempatan untuk terpilih akan menjadi lebih besar jika ia menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari partai-partai yang memiliki basis dukungan suara yang kuat di dapil tempatnya berkontestasi. Namun perlu diingat, bahwa menjadi caleg dari partai dengan kekuatan besar di dapil tertentu, tidak menjadi jaminan akan terpilih. Ada faktor-faktor lainnya yang berpengaruh. Kunci dari upaya peningkatan keterwakilan perempuan berada di tangan pimpinan partai, sebagai pihak yang menentukan proses rekrutmen politik dalam partai tersebut. Partai harus menyadari bahwa kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan minimal bukan hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi merupakan kebijakan instrumental sesuai dengan UU. Pimpinan partai politik wajib memiliki desain yang jelas, sistematis, dan terpadu untuk mendorong keterpilihan perempuan dalam pemilu. Mereka harus sadar bahwa merekalah yang diberi tanggung jawab untuk mengemban amanah berat tersebut.Dugaan saya, kita dan mungkin juga caleg perempuan itu sendiri, tidak mengetahui komitmen partai atas kebijakan afirmasi dalam rekruitmen caleg perempuan dilakukan secara terbuka atau caleg perempuan diperlakukan sebagai objek dan formalitas belaka, hanya untuk memenuhi syarat administratif. Jika, ini yang dilakukan ekspektasi akan peningkatan caleg perempuan terpilih akan menjadi bias, belum lagi bagaimana parpol akan memberikan pendidikan politik bagi kandidat perempuan yang diusungnya. Pendidikan politik bagi caleg perempuan sangat diperlukan agar mereka bisa menerapkan strategi dan taktik marketing politik agar menjadi magnet sosial sehingga pemilih tertarik untuk memilihnya sekaligus mendongkrak perolehan suara partai.

Entitas komitmen partai lainnya dapat kita lihat melalui penempatan caleg perempuan di nomor urut atas dalam daftar calon. Melihat fakta pada pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa ada kecenderungan psikologi masyarakat untuk memilih calon-calon di nomor urut atas atau nama yang mereka lihat lebih dahulu. Hal ini dapat kita buktikan, di Kabupaten Musi Rawas dari 4 caleg perempuan terpilih pada pemilu 2014 mereka berada pada nomor urut 1 dan 3.

Bagaimana penempatan nomor urut caleg perempuan di daerah Silampari pada pemilu 2019? Melihat data calon tetap bersumber dari KPU Kabupaten Musi Rawas, dari 6 Dapil, total ada 177 caleg perempuan, nomor urut 1 ada 14 dari 78 jumlah caleg (17,95%), nomor urut 2 ada 19 dari dari 78 caleg (24,36%), nomor urut 3 ada 52 dari 78 caleg (66,67%). Kemudian di Kota Lubuk Linggau dari 4 Dapil total ada 161 caleg perempuan, nomor urut 1 ada 7 dari 60 jumlah caleg (11,67%), nomor urut 2 ada 20 dari dari 60 caleg (33,33%), nomor urut 3 ada 36 dari 60 caleg (60%). Selanjutnya di Kabupaten Muratara dari 4 Dapil total ada 130 caleg perempuan, nomor urut 1 hanya ada 4 dari 54 jumlah caleg (7,41%), nomor urut 2 ada 17 dari dari 54 caleg (31,48%), nomor urut 3 ada 37 dari 54 caleg (60,52%). Berdasarkan data di atas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa masih tingginya disparitas persentase penempatan nomor urut satu dan dua antara caleg perempuan dengan caleg laki-laki. Penumpukan terjadi pada nomor urut tiga. Hal ini ditengarai karena adanya peraturan yang mengatur penempatan perempuan di daftar calon legislafif yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan. Asumsi kita semua, andai tidak ada aturan seperti tersebut di atas, ada kekhawatiran caleg perempuan hanya akan menghiasasi nomor-nomor urut paling bawah. Terutama di partai-partai besar yang memiliki massa signifikan di sebuah dapil.

Belum lagi kita bicara tentang pengaruh praktik politik transaksional, sebuah hal yang akan menciderai nilai-nilai demokrasi. Jika kita berpedoman dari penelitian lembaga yang intens menyelidiki praktik politik uang, semisal ICW, perludem, dan lembaga lainnya. Ada peningkatan signifikan dari pemilu ke pemilu terkait praktik kotor ini. Korelasinya dengan probabilitas keterpilihan caleg perempuan, artinya ada kemungkinan bahwa mereka yang memiliki modal finansial mencukupi yang memiliki peluang untuk terpilih. Kalau kita mau menelisik lebih dalam, pasca pemilu 1999, keterpilihan caleg perempuan karena didukung oleh modal finansial dan modalitas sosial serta strategi marketing politik dari suami, ayah, atau anak-anak laki-lakinya. Mayoritas caleg perempuan hanya jadi “pemanis” dalam deretan-deretan kartu suara. Hal ini bisa dibuktikan dengan perolehan suara pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Pada pemilu 2019 nanti, dengan melihat deskripsi faktual di atas, saya pesimis di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara, akan adanya signifikansi peningkatan keterpilihan calon legislatif perempuan. Ada kekhawatiran, jika caleg perempuan justru dimanfaatkan oleh partai politik semata sebagai peraih suara. Karena suara yang diperoleh caleg perempuan penting bagi partai politik untuk mengakumulasi jumlah suara yang lebih tinggi agar partai dapat memperoleh kursi dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Intinya, caleg perempuan melainkan mesti kerja dan cerdas dalam menghadapi kontestasi ini, termasuk menghadapi persaingan di internal partai, dan jangan terlalu berharap dorongan dari partai.

Dalam pada itu, berapa pun kuantitas representasi perempuan di lembaga legislatif, ada imaji agar kualitas para legislator perempuan dalam membuat kebijakan, program, bahkan anggaran yang disusun tidak abai terhadap kekhasan pengalaman dan kepentingan perempuan. Dengan demikian, politik tidak hanya menjadi urusan formal prosedural, tetapi betul-betul mampu menawarkan solusi bagi permasalahan riil dalam masyarakat, termasuk di dalamnya masalah yang dialami perempuan. Legislator perempuan tidak hanya memiliki warna, namun mampu memberikan warna di tengah pusaran politik oligarki! Ingatlah pesan dari Raden Ajeng Kartini di awal tulisan ini: “Ikhtiar! Berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain”.

Selamat berkontestasi wahai para Kartini-Kartini dari Silampari!