Politik Uang Dengan Segala Problematikanya” (Sebuah Kontemplasi).

 

OLEH: EFRAN HERYADI
“EHY”

PENGAMAT PINGGIRAN
(Tinggal di Kab. Musi Rawas)

“Politik uang bagaikan kentut. Tidak jelas siapa yang mengeluarkan, tetapi baunya menyengat. Politik uang dapat dirasakan, tetapi pelakunya sulit ditangkap”. (Dr. Zuly Qodir, Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Sebagai bagian dari masyarakat, saya mengharapkan agar pada pemilu 2019 nanti melahirkan para legislator yang memiliki kompetensi dan pro terhadap kepentingan masyarakat. Baik itu legislator di DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kab/Kota, dan DPD.

Namun, di lain sisi, sebagai pengamat pinggiran, saya melihat realitas yang terjadi di masyarakat, bahwa ada dugaan politik transaksional akan semakin massif mewarnai pesta demokrasi di tahun 2019 nanti. Ada sebuah kecenderungan terjadi di masyarakat bahwa mereka menganggap politik uang adalah sebuah hal yang lumrah terjadi.

Sebuah hal yang logis, jika para legislator yang terpilih dengan mengeluarkan sekian banyak uang, akan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, dan partainya saja. Belum lagi jika mereka yang terpilih tidak memiliki kompetensi yang mumpuni sebagai wakil rakyat. Maka, ekspektasi adanya produk legislasi yang pro rakyat bak panggung jauh dari api.

Berbicara tentang politik uang (terlepas dari biaya operasional calon legislatif), ada pertanyaan menarik dari seorang sahabat saya: “Apakah dengan bermodalkan uang ada jaminan akan terpilih sebagai wakil rakyat?”. Sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Politik uang laksana kentut yang tercium baunya, namun tidak bisa dilihat bentuknya. Dalam konteks ini, saya hanya bisa menerka dan mengira ditambah dengan hasil diskusi dan membaca dari beberapa referensi yang membahas permasalahan tersebut. Jawaban saya, tentu saja tidak ada jaminan, ada banyak variabel pendukung, semisal modal sosial caleg, militansi timses, kredibilitas timses, strategi dan taktik berkenaan dengan akurasi serta ‘timing’ pemberian uang, dan yang tak kalah penting mengetahui apa yang dilakukan oleh para kompetitor. Hemat saya, jika melihat realitas dan ‘mind set’ masyarakat terhadap politik uang, dapat dikatakan bahwa politik uang tidak menjamin keterpilihan caleg, namun politik uang adalah sebuah keharusan.

Berbicara mengenai kompetitor, berpedoman pada pemilu 2019 nanti yang -masih- menggunakan sistem proporsional terbuka yang sederhananya peraih suara terbanyaklah yang memiliki probabilitas untuk terpilih, maka dapat dipastikan kompetisi tersengit terjadi sesama caleg diinternal partai. (Kecuali untuk DPR RI karena ada ambang batas parlemen 4%). Indikasi kompetisi antar caleg diinternal partai bisa kita lihat di alat peraga caleg dalam bentuk baleho/spanduk. Sependek pengamatan saya, seorang caleg nyaris di semua partai hanya memuat namanya saja, nyaris tidak ada yang menulis nama caleg separtai. Hal sepele memang, tapi kalau kita kaji lebih spesifik lagi, sisi kohesi sesama kader terabaikan. Padahal, metode pembagian kursi menggunakan metode sainte lague murni. Di mana dalam metode ini semakin besar suara yang diperoleh sebuah partai di suatu dapil, maka akan berbanding lurus dengan jumlah perolehan kursi.

Menukil dari buku “Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik” salah satu ‘master piece’ Firmanzah, Ph.D. Besarnya harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sebuah kursi, karena para caleg melakukan kampanye pemilu bukan kampanye politik. Kampanye pemilu dilakukan hanya menjelang pemilu saja. Sedangkan kampanye politik dilakukan sejak jauh-jauh hari dan dilakukan secara kontinyu. Dalam masalah ini, hemat saya partai politik seharusnya memegang peranan untuk memberikan edukasi politik kepada para kader partainya. Ini masalah akut yang mesti menjadi pembelajaran elit parpol, terutama di daerah. Tidak tersedianya kader yang siap bertarung dipemilu, menyebabkan rekruitmen caleg terkesan prematur. Belum lagi kaderisasi kader partai yang nyaris belum tersentuh. Terdapat ruang kosong antara proses rekruitmen kader dengan kaderisasi.

Belum lagi kurangnya pengetahuan tentang pemetaan dan penguasaan wilayah dari para caleg. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, terdapat “human error” saat menjalankan praktik uang. Prakiraan jumlah suara meleset jauh dari target. Ada kecenderungan para penerima uang melakukan transaksi tidak hanya dari satu timses caleg. Ada pameo di kalangan politisi, jika kau memerlukan tiga ribu suara, maka kau harus melakukan transaksi kepada enam ribu pemilik suara.

Kapan politik uang dilakukan? Isma Sawitri dalam bukunya “Perjalanan Suara” (Nukilan Cerita dan Fakta Pemilu 2014) menyebutkan bahwa praktik politik uang tidak hanya menjelang pencoblosan, namun juga ada biaya yang harus dikeluarkan untuk ‘mengamankan suara’ setelah penghitungan suara. Hal ini memperkuat pendapat Nurul Arifin, politisi Partai Golkar yang berada di dapil Jabar VII (Purwakarta, Karawang, Bekasi) menjelaskan, kecurangan terjadi dilakukan oleh KPUD. Salah satunya, surat undangan yang diperjualbelikan dan formulir C6 yang harusnya asli namun faktanya difotokopi. Hal ini dipertegas oleh Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kecurangan pemilu juga bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Kecurangan umumnya dalam bentuk menambah atau mengurangi hasil perolehan suara untuk calon tertentu yang bekerja sama dengan calon terkait. Modusnya penyuapan kepada petugas penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan
Bagaimana di level DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Silakan mencari informasi dalam kasus yang dilaporkan dan telah diputuskan oleh DKPP pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Melihat fakta tentang besarnya biaya untuk sebuah spekulasi mendapatkan kursi dalam kontestasi pemilu. Ada baiknya kita melakukan kontemplasi terhadap kata-kata berikut ini: “Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang.” (Will Rogers/ Pelawak Politik).