AGAR JANJI POLITIK BUKAN SEKEDAR PEPESAN KOSONG

 

Oleh: Efran Heryadi
Tinggal di Kab. Musi Rawas.

(PERGULATAN PEMIKIRAN PENGAMAT PINGGIRAN).

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu sudah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu).” (QS: An-Nahl: 91).

Seorang dosen filsafat Paul B. Kleden mengatakan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang niscaya. Politik tanpa janji adalah politik yang buruk. Janji dalam dunia politik laksana penyedap rasa dan pemanis masakan. Ada janji tentang lapangan kerja, ada janji tentang pendidikan dan kesehatan gratis, ada janji tentang perbaikan jalan raya, ada janji tentang perbaikan harga sembako dan komoditi (karet dan sawit), ada janji membuat pantai buatan. Tanpa penyedap rasa masakan akan hambar tanpa rasa.

Pada tanggal 17 April 2019, negara kita akan mengadakan perhelatan demokrasi terakbar dan menjadi catatan dalam lembaran sejarah. Pemilu legislatif diserentakkan dengan pemilu presiden membuat nuansa kompetisi terasa begitu sengit. Apalagi sejak tanggal 23 September yang lalu sudah memasuki tahapan kampanye. Separuh jalan telah terlewati dalam masa kampanye yang relatif panjang dan akan berakhir pada tanggal 13 April 2019 atau empat hari sebelum pemungutan suara.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa gegap gempita Pilpres menenggelamkan Pileg. Di ruang publik, sangat kentara bisa kita saksikan betapa tingginya tensi politik, saling serang antar pendukung dua kubu, setiap saat berita sensasional menegasikan substansi berseliweran membuat sesak lini masa. Pada akhirnya, visi dan misi terpinggirkan, program tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan menjadi terabaikan. Masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu pendukung yang saling mengklaim sebagai pembawa misi kebenaran. Nyaris tidak ada ruang hanya sekedar untuk berdiskusi, apatah lagi bagi yang memilih jalan berada di tengah.

Kampanye seharusnya menjadi hal yang paling penting bagi rakyat. Dengan melakukan kampanye para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif mengumumkan kepada konstituen tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak dirinya terpilih serta sebagai panduan bagi dirinya dalam menentukan sasaran yang hendak dicapai bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Bagi para konstituen, informasi ini menjadi sangat esensial sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan saat pemungutan suara kelak.

Tidaklah mengherankan jika sebagian besar konstituen tidak lagi memandang penting kampanye bahkan pemilu itu sendiri karena hal ini dianggap tidak lebih dari sekedar rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan mereka. Sikap “seolah-olah” peduli yang dipertontonkan di masa kampanye merupakan entitas “pembodohan dan pembohongan publik”. Dalam mind set mereka tertanam bahwa apa yang dilakukan oleh para kontestan hanya untuk menarik simpati dan dukungan suara saja. Implikasinya semakin banyak bermunculan kalangan pemilih non partisan yang tidak mau menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologi dengan partai politik atau kontestan tertentu.

Kita semua mafhum bahwa antara kampanye dan janji laksana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada kampanye yang tidak diisi dengan janji. Baik janji yang logis maupun janji yang utopis. Tanggal 17 Februari 2018 yang lalu, dalam suatu waktu, di desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan, penulis mendengar langsung janji yang diucapkan oleh Bapak Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua Umum MPR), dihadapan ribuan massa, -Cak Imin demikian beliau biasa disapa- didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia: Bapak Eko Putro Sandjojo, Menteri Pemuda dan Olahraga: Bapak Imam Nahrawi, Beberapa anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, dan pejabat daerah Musi Rawas, berjanji akan membangun Gedung Olahraga bertaraf nasional, bahkan peletakan batu pertama sudah dilakukan. Tentu segala harap tercurahkan semoga janji pembangunan Gedung Olahraga tersebut terealisasi. Bukan hanya bagi warga desa Semeteh dan Kecamatan Muara Lakitan saja yang diharapkan mampu mencari dan membina pemain sepak bola dan cabang olahraga lainnya sejak usia dini, serta diharapkan GOR tersebut menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Di Kota Sebiduk Semare, Lubuk Linggau, saat kampanye menjelang Pilkada, Wali Kota saat ini: Bapak Prana Putra Sohe berjanji akan membangun danau dan pantai buatan. Sejak awal bulan yang lalu, di medsos dan beberapa media lokal kalangan aktivis menagih realisasi janji tersebut. Hemat penulis dengan perkembangan teknologi dan terbukanya akses informasi, penagihan sebuah janji kampanye merupakan konsekuensi yang mesti dihadapi oleh para pejabat publik. Kabar terakhir, Wali Kota Lubuk Linggau telah menandatangani MOU dengan rekanan guna merealisasikan janji kampanyenya. Kita doakan agar pembangunan danau dan pantai buatan segera dimulai dan membawa manfaat positif bagi masyarakat.

Jamaluddin Ghafur dalam tulisannya mengatakan bahwa di satu sisi para kandidat dalam pemilu berhak mendapatkan suara pemilih sebanyak mungkin, sebagai syarat untuk memperoleh posisi kekuasaan negara yang diingini dan diincarnya. Operasionalisasi hak itu memungkinkannya membujuk pemilih dengan cara yang sah dan benar sesuai dengan prinsip persuasi demokratik. Konsekuensinya, adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala upayanya dalam mendapatkan suara pemilih. Lebih dari itu, kandidat pemilu yang berhasil menjadi penguasa berkewajiban melakukan upaya secara sah untuk menunaikan janjinya ketika pemilu. Dengan demikian, secara moral, janji adalah sesuatu yang seharusnya secara sungguh-sungguh dipegang untuk kemudian direalisasikan menjadi kenyataan, bukan sebaliknya hanya menjadi instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat.

Penulis berpendapat bahwa sudah saatnya masyarakat meminta kontestan agar memformulasikan janji politik ke dalam bentuk janji hukum. Artinya, setiap apa yang akan dijanjikan dalam kampanye sebagai strategi mendulang dukungan masyarakat harus dituangkan dalam naskah hukum (akta notaris) yang ditandatangani oleh para kontestan pemilu, sehingga akan memiliki implikasi hukum apabila terjadi pengingkaran janji. Masyarakat diharapkan untuk berani menolak segala bentuk praktik politik uang dengan memilih caleg yang berintegritas, cerdas, pro rakyat, dan jelas “track recordnya”.

Mengikat janji politik dalam dimensi hukum menjadi sangat urgen untuk menutup salah satu lubang hitam kelemahan pemilu langsung yaitu kecenderungannya melahirkan pemimpin yang populer di mata masyarakat yang ternyata tidak memiliki kapabilitas sebagai wakil rakyat. Hal ini juga meringankan beban para caleg untuk mengejar setoran guna “balik modal” apabila sukses menjadi legislator di semua tingkatan. Sudah banyak contoh kasus di beberapa daerah banyak anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi dengan segala modus operandinya misalnya uang suap dalam pembahasan peraturan daerah yang diyakini sebagai akibat mahalnya biaya politik.

Mari bersama kita berupaya untuk merefleksi fenomena yang terjadi dengan panggung politik kita. Para politisi sudah seharusnya memenuhi janji kampanyenya. Pun demikian juga dengan masyarakat, untuk tidak memberatkan para politisi dengan meminta atau menerima politik uang. Masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih saat pemungutan suara saja. Namun, berhak mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh para wakil rakyat dan Kepala Daerah, bahkan Presiden dan Wakil Presiden untuk kemaslahatan bersama. Bukankah politik tanpa refleksivitas adalah sebuah kedangkalan. Atau hal ini merupakan indikasi bahwa daya kritis kita memang sudah dangkal?