“Logical Fallacy : Argumentum ad Logicam” Dalam Menyikapi Hibah Kantor BPN Kota Lubuklinggau

 

Oleh: “EHY” EFRAN HERYADI
Pengamat Pinggiran

Beberapa hari yang lalu, penulis diminta oleh teman-teman dari beberapa media untuk menanggapi kesalahan penalaran atas penyerahan hibah eks kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang berada di Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, oleh Bupati Musi Rawas kepada kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau yang diterima langsung oleh Kepala Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.

Ada tiga poin penting sebagai benang merah yang penulis ambil guna membuktikan kesalahan penalaran dari argumentasi Ketua DPRD kota Lubuk Linggau:
1). BPN ini kan instansi vertikal, hibah seperti itu harus berkoordinasi dulu lah dengan Lubuklinggau;
2). Ini akan menjadi preseden buruk kedua untuk BPN. (Preseden buruk pertama BPN yaitu kalah telak saat di gugat PT. Cikencreng soal sertifikat yang dikeluarkan BPN).
3). Kita akan panggil BPN untuk minta klarifikasi. BPN harusnya paham soal etika birokrasi, dan etika hukum, sebab aset yang dihibahkan berada di wilayah hukum Lubuklinggau otomatis menjadi wajib bagi Pemkot Lubuklinggau mengetahui aktivitasnya.

Di mana letak “Logical Fallacy”: “Argumentum ad Logicam”?

Dalam pasal Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :
1). Urusan pemerintahan konkuren; 2). Urusan pemerintahan absolut;
3). Urusan pemerintahan umum.
Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun asas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan terdiri atas asas dekonsentrasi, desentraslisasi, serta asas tugas pembantuan.

Dalam konteks polemik penyerahan aset di atas, penulis berpendapat bahwa hal tersebut termaktub dalam ranah urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Dalam hal kewenangan tersebut, pemerintah pusat bisa melimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi . Seperti yang kita mafhun bahwa Instansi vertical sendiri merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah. Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia  yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN diatur melalui Peraturan Presiden  Nomor 20 Tahun 2015 yang fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal tata ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Bertolak dari penjelasan di atas, hemat penulis, BPN Kota Lubuk Linggau sangat tepat melakukan koordinasi dengan instansi di atasnya, yakni BPN Provinsi Sumatera Selatan bukan Pemerintah Kota Lubuk Linggau saat menerima hibah kantor dari Pemkab Musi Rawas. Terkait dengan permasalahan kekalahan telak Pemkot Lubuk Linggau atas gugatan PT. Cikencreng soal sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, semestinya Pemkot Lubuk Linggau melaporkan permasalahan ini ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang bukan malah mencampuradukkan dengan persoalan penerimaan hibah kantor.

Lalu, Bagaimana dengan rencana DPRD akan memanggil BPN untuk dimintai klarifikasi?
Sebaiknya kita mencermati dulu Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hak dari DPRD.

FUNGSI DPRD
DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :
– Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah;
-Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD);
– Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

TUGAS, WEWENANG, dan HAK
Tugas dan wewenang DPRD adalah:
– Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
– Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah;
– Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
– Mengusulkan: Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
– Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
– Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
– Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
– Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
– Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
– Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
– Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak DPRD
– Anggota DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
– Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif;
– DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Berdasarkan penjelasan tentang Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hak DPRD di atas, tidak ada alasan bagi DPRD kota Lubuk Linggau untuk memanggil BPN Kota Lubuk Linggau dalam rangka meminta klarifikasi karena menerima hibah kantor dari Pemkab Musi Rawas.

Bagaimana dengan Pemkab Musi Rawas?
Dalam pasal 298 Ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas tentang pemberian uang / barang atau jasa dari pemda kepada:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah lain;
c. BUMN / BUMD, dan / atau;
d. Badan, lembaga, dan ormas yang berbadan hukum Indonesia.

Idem titto dalam Pasal 5 Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau
d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penulis tidak menemukan sedikitpun kesalahan dari Pemkab Musi Rawas karena telah menghibahkan aset berupa kantor kepada BPN Kota Lubuk Linggau melalui Kepala BPN provinsi Sumatera Selatan karena secara de facto dan de jure, aset tersebut secara sah adalah milik Pemkab Musi Rawas. Bahkan, Pemkab Musi Rawas patut diapresiasi karena dengan ikhlas telah membantu BPN kota Lubuk Linggau dalam rangka untuk meningkatkan kinerja BPN dalam melayani masyarakat. Masyarakat mana? Tentu masyarakat Kota Lubuk Linggau.

Dalam kesempatan ini, penulis menghimbau dan mengajak semua komponen masyarakat agar bersama-sama dalam menyikapi persoalan secara komprehensif, tidak secara parsial, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kebingungan masyarakat.