Ada Apa Dibalik Rp 3, 8 Milyar ? (Membincangkan Kisruh PLN vs Pemkot Lubuklinggau)

Oleh: Efran Heryadi
Pengamat Pinggiran

Kisruh pemutusan 196 lampu jalan atau Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) WS2JB Area Lahat Rayon Lubuk Linggau pada hari Jumat (28/12/2018) dengan alasan Pemkot Lubuk Linggau menunggak pembayaran listrik selama enam bulan (sejak Juli hingga Desember 2018) yang nominalnya mencapai Rp. 3,8 Milyar menjadi sorotan publik, media, pengamat, hingga pihak Kajari Lubuk Linggau.

Meskipun pemadaman/pemutusan lampu jalan telah berakhir dengan telah dicicilnya tunggakan sebesar Rp. 1 Milyar dari Rp. 3,8 Milyar oleh Pemkot Lubuk Linggau, namun persoalan ini masih hangat dibicarakan oleh masyarakat. Hal ini wajar saja mengingat alokasi pembayaran lampu jalan/PJU bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diambil langsung dari pelanggan PLN. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi ini preseden buruk bagi Pemkot Lubuk Linggau yang sedang giat-giatnya membenahi dan menata wilayah perkotaan serta mencanangkan pembangunan beberapa proyek mercusuar, semisal pantai buatan dan lain-lain. Untuk itulah dalam kapasitas sebagai pengamat pinggiran, penulis tertarik untuk mencoba mengulik lebih dalam tentang duduk persoalan permasalahan ini berdasarkan referensi dan data, yang tentunya tidak bermaksud ‘menjudge’ pihak mana pun.

Dalam UU No. 32/2004, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki implikasi berupa tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era desentralistik.

Untuk kesuksesan mengemban amanah tersebut pemerintah daerah wajib memaksimalkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal yang diwujudkan salah satunya dalam bentuk instrumen peningkatan potensi asli daerah (PAD).

Salah satu entitas instrumen yang dapat diupayakan guna meningkatkan PAD yaitu melalui pajak daerah. Mengutip dari tesis karya Reni Yayuk Anggraeni, agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah maka penting bagi pemerintah daerah untuk mampu membuat kebijakan-kebijakan pajak dan retribusi sehingga dapat diimplementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah harus melakukan kajian yang komprehensif apakah kebijakan tersebut dapat memberikan efek yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut UU tersebut di atas pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa jenis pajak, diantaranya: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan 7) Pajak Parkir.
Sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan wisata, realisasi pajak daerah bagi Kota Lubuk Linggau sangatlah penting sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (selanjutnya disebut PPJ). Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah (penulis belum mendapatkan Perda terbaru), guna menghindari kesalahan penafsiran, hemat penulis ada baiknya ditulis secara lengkap mengenai PPJ. Termaktub dalam Bab VII Pajak Penerangan Jalan, Bagian Kesatu: Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak pada:
Pasal 28
1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, komsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang atau sama dengan 200 KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait; dan d) penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.
Pasal 29
1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 30
1) Dasar PPJ adalah nilai Jual Tenaga Listrik;
2) Nilai Jualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
Pasal 31
1) Tarif PPJ ditetapkan sebesar 8%
2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri; Pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif PPJ ditetapkan sebesar 3%;
3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan sebesar 1,5%
Pasal 32
1) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 30.
2) PPJ yang terutang dipungut di Wilayah Kota Lubuk Linggau.
3) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penerangan jalan.

Menukil tulisan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pembayaran PJU tidak ada kata menunggak atau kurang uang, karena pembangunannya sesuai dengan pendapatan daerah yang ditetapkan bersama DPRD dan pajak penerangan yang diterima oleh pemerintah daerah. PPJ merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat baik perorangan (pengguna listrik rumahan), industri maupun pengguna listrik lainnya yang salah satu alokasinya adalah untuk membayar tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU). Terkait dengan kedudukan PLN dalam konteks ini, PLN merupakan pihak yang membantu Pemkot Lubuk Linggau untuk memungut PPJ.

Hal ini diperkuat dalam ketentuan pasal 4 Kemendagri no.10 tahun 2002 yakni PLN wajib menyetor hasil penerimaan PPJ ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah dan menjadi kas daerah. Dari pihak PLN Lubuk Linggau mengaku bahwa PPJ sudah disetorkan setiap awal bulan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuk Linggau.

Penulis berpendapat adalah wajar jika banyak pihak mempertanyakan ke mana uang hasil PPJ yang ada dalam kas daerah Kota Lubuk Linggau. Sebaiknya, Pemkot Lubuk Linggau terutama Kepala BKD segera menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Anggota DPRD yang nota bene representasi dari masyarakat jangan hanya berdiam diri, wajib bagi mereka untuk mempertanyakan kepada pihak pemkot.

Adanya statemen beberapa pihak yang menyayangkan pemutusan lampu jalan/PJU oleh pihak PLN dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan fasilitas umum, sebaiknya pihak PLN Cabang Lubuk Linggau mengikapinya dengan menjelaskan kepada khalayak terkait dengan prosedur operasi standar tentang mekanisme pemutusan PJU serta berapa jumlah PPJ yang dipungut dari sebanyak 7.335 pelanggan listrik sistem prabayar dan 62.150 pelanggan sistem pasca bayar.

Penulis yakin kita semua berharap agar permasalahan ini cepat terselesaikan, agar masyarakat tidak bertanya-tanya ada apa dengan semua ini dan yang lebih penting lagi masyarakat bisa menikmati haknya menikmati penerangan lampu jalan di kota Sebiduk Semare ini. Mengutip sebuah iklan: Terang Terus… Terus Terang!
Semoga!