BERHARAP KEADILAN ATAS AKSI NURUSSULHI NAWAWI

 

OLEH: EFRAN HERYADI (EHY)
PENGAMAT PINGGIRAN

Laporan dari pihak telkomsel selaku pemilik BTS atau menara telekomunikasi ke Polres Lubuk Linggau terhadap mantan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau, Nurussulhi Nawawi yang diduga melakukan pengrusakan di Kantor Telkomsel Lubuk Linggau cukup menuai perhatian publik.

Di beberapa media online dan di lini masa banyak dukungan ditujukan kepada terlapor.

Dengan jujur pria yang akrab disapa Nun tersebut mengakui apa yang dilaporkan pihak telkomsel. Namun, dalam tulisan ini, penulis mengajak para pembaca untuk melihat akar permasalahan kenapa aksi mengamuk secara refleks dilakukan Nun di kantor provider tersebut terjadi.

Pengaturan pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“Permenkominfo02/2008”).

Menurut Pasal 1 angka 3 Permenkominfo 02/2008, menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo 02/2008 adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
b. ketinggian Menara;
c. struktur Menara;
d. rangka struktur Menara;
e. pondasi Menara; dan
f. kekuatan angin

Selain itu, menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
a. pentanahan (grounding)
b. penangkal petir
c. catu daya
d. lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light)
e. marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking)

Nah, kerusakan alat elektronik yang menimpa warga Ceremeh Taba, Lubuk Linggau yang tempat tinggalnya berdekatan dengan menara telekomunikasi atau tower atau Base Transceiver Station (BTS) milik telkomsel terjadi akibat sambaran petir yang menyambar tower tersebut merambat ke rumah warga dan merusak barang-barang elektronik milik warga.

Dugaan lain pun muncul, ini efek dari pembangunan tower tidak dirancang dengan matang oleh perusahaan telekomunikasi tersebut. Padahal perencanaan dan perancangan yang baik wajib dilakukan sebagai entitas tindakan preventif permasalahan yang akan terjadi di lingkungan sekitar berdirinya BTS, khususnya bagi masyarakat yang berada di dekat menara telekomunikasi. Dalam konteks ini, perusahaan tidak boleh semena-mena tanpa menghiraukan segala aspek kehidupan yang ada di sekitar tempat berdirinya tower.

Dalam kasus tuntutan ganti rugi kepada pihak perusahaan telekomunikasi telkomsel oleh warga Ceremeh Taba yang dipimpin oleh Nun menurut hemat penulis adalah suatu hal yang wajar. Seperti diberitakan oleh beberapa media online kekecewaan dan kekesalan warga mencapai puncaknya setelah janji dalam surat pernyataan PT Dayamitra Telekomunikasi tidak terealisasi. Barang-barang elektronik seperti TV yang rusak tak kunjung diganti rugi.

Sudah lebih dari tiga bulan janji pihak perusahaan telkomsel akan bertangung jawab ganti rugi, namun pada kenyataanya hanya akan mengganti biaya servis, tidak sesuai dengan surat pernyataan oleh General Maneger Area Sumatera Rady Muharady. P.U  selaku PT. Dayamitra Telekomunikasi.
Dalam konteks kemarahan Nun yang terkenal sebagai sosok aktivis yang kritis dengan ikhtiarnya dalam membela kepentingan konsumen melalui BPSK adalah wujud kepeduliannya dalam membela hak dan kepentingan masyarakat akibat ingkar janjinya perusahaan telkomsel dalam mengganti kerugian material yang dialami Nun dan warga Ceremeh Taba.

Tidak bijak rasanya jika orang yang karena kepeduliannya membela hak masyarakat harus menanggung akibat hukum. Bukan berarti saya menolerir aksi pengrusakan. Namun, memahami rangkaian peristiwa di balik munculnya sebuah aksi harus dikedepankan.

Penulis meyakini bahwa Polres Lubuk Linggau akan mengambil langkah bijak untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus ini. Karena jika tidak diselesaikan dengan baik dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Pihak Pemkot Lubuk Linggau dan DPRD Kota Lubuk Linggau juga harus turun tangan dan tidak boleh diam saja untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai timbul prasangka bahwa masyarakat selalu dalam posisi termajinalkan saat berhadapan dengan hegemoni perusahaan.

Sebagai penutup, penulis mengingatkan bahwa selain dampak sambaran petir yang merusak peralatan elektronik, genset tower dapat mengakibatkan tercemarnya sumur warga, dan bisa menimbulkan radiasi yang mengganggu kesehatan masyarakat sekitar berdirinya tower atau BTS. Maka, sudah sewajarnya jika pihak yang berwenang memberikan izin untuk meninjau ulang lokasi berdirinya tower atau menara telekomunikasi.
Tetap semangat, Kak Nun!