Antara Pungutan Rp 3 Juta dan Pelaksanaan Permendikbud No 6 Tahun 2018

Inilah Penjelasan Kadisdik Musi Rawas

MUSIRAWAS – Dengan mengundang Lembaga Pembinaan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), Dinas Pendidikan Musi Rawas menggelar Diklat penguatan bagi 282 kepala sekolah se Musi Rawas.

Pelaksanaan Diklat ini guna memenuhi persyaratan dari (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 06 Tahun 2018 yang salahsatunya tentang persyaratan kepala sekolah, dimana pelaksanaannya sudah wajib dilaksanakan April 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Musi Rawas, Irwan Evendi, diruang kerjanya Kamis, (12/3) mengatakan, berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018 ini, kepala sekolah wajib memenuhi persyaratan.

Diantaranya kepala sekolah harus sertifikasi, memiliki sertifikat kepala sekolah dan memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) yang dikeluarkan dan dicatat dalam data base nasional oleh Lembaga Pembinaan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).

Sebab jelasnya, tidak terpenuhinya syarat menjadi Kepala Sekolah salah satunya bersertifikat Kepala Sekolah, akan berimplikasi lambannya proses keuangan sekolah dan berpengaruh terhadap operasional sekolah yang imbasnya menghambat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), serta akan terkendalanya laporan keuangan.

Selain itu jelasnya, imbas lainnya tidak cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan profesi para guru. Sebab berdasarkan Permendikbud itu, kepala sekolah yang tidak bersertifikat, tidak memiliki wewenang untuk mengelola keuangan sekolah.

“Jika laporan keuangan sekolah bermasalah, maka akan berimbas juga dengan laporan keuangan daerah yang juga berpengaruh dengan laporan keuangan Pemkab Musi Rawas. Dimana kita ketahui laporan keuangan Pemkab Musi Rawas dua tahun berturut turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), “katanya.

Berangkat dari inilah, pada 2018 lalu pihaknya merencanakan kegiatan Diklat ini terealisasi pada 2019.

“Saat melakukan persentasi dihadapan bupati terkait rencana pelaksanaan Diklat ini, bupati menyilahkan untuk dianggarkan, asalkan sesuai kebutuhan dan semampu keuangan daerah, ” kata dia.

Setelah mendapat lampu hijau dari bupati tambah Irwan, lalu diusulkan dan dibahas di DPRD yang kemudian dianggarkan untuk pelaksanaan Diklat penguatan sekolah ini dengan anggaran Rp 732 Juta.

Lalu jelas dia, pihaknya mendata kondisi kepala sekolah yang akan mengikuti Diklat penguatan ini. Setelah dilakukan pendataan di 314 kepala sekolah SD dan 54 kepala sekolah SMP, di Musi Rawas, terdapat 282 kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat.

Kemudian tambah Irwan, calon PPTIK mengontak LPPKS yang merupakan satu satunya lembaga yang diakui memiliki kewenangan untuk mengelola Diklat kepala sekolah tersebut. Setelah disepakati dibuatlah MoU dengan pihak LPPKS.

“Tapi setelah dibuat MoU dengan LPPKS, ternyata dilampiran MoU itu ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Diklat 282 kepala sekolah yang jauh lebih besar dari yang diangggarkan, ” katanya.

Padahal menurut Irwan, anggaran Rp 732 Juta untuk Diklat 282 kepala sekolah itu sudah dihitung berdasarkan Analisi Standar Biaya (ASB).

“Anggaran Rp 732 juta untuk biaya 282 kepala sekolah mengikuti diklat itu jika dikalkulasi perkepala sekolah sebesar Rp 2, 6 juta, sementara RAB dari LPPKS mencapai sebesar Rp 5 juta per peserta, ” katanya.

Berangkat dari itu jelas Irwan, pihaknya menawarkan Tiga Opsi, yang pertama mengurangi volume atau jumlah kepala sekolah yang mengikuti Diklat, kedua melakukan sharing dengan meminta peserta agar memberikan distribusi atau opsi ketiga, kegiatan Diklat ini dibatalkan.

Jika memilih opsi pertama, pelaksanaannya pun terpaksa dilaksanakan pada APBD Perubahan 2019, dan jika memilih Opsi ketiga atau dibatalkan, mudhoratnya lebih besar sehingga disetujui Opsi kedua.

“Alternatif atau opsi kedua ini sudah ranahnya PPTIK, bagaimana mengumpulkan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan korwil korwilnya sudah wilayahnya PPTIK, ” kata dia.

Dikatakan Irwan, terkait dipilihnya  opsi kedua hasil rapat PPTIK  dengan MKKS dan K3S meminta peserta menalangi kebutuhan biaya Diklat ini,  belum sempat disampaikan kepada kepala Disdik.

“PPTIK sudah dipanggil inspektorat ,  jika saran dari inspektorat kegiatan Diklat ini dihentikan, kita hentikan. Saat ini baru terlaksana Empat dari Sembilan angkatan yang direncanakan mengikuti Diklat ini, “katanya. (IK)