Gus Rommy dan Lorong Gelap Korupsi Politik!

 

Oleh: EFRAN HERYADI (EHY)
PENGAMAT PINGGIRAN/KETUA PC GP ANSOR KAB. MUSI RAWAS

Tepat di hari nan barokah, Jumat, tanggal 15 Maret 2019, (mungkin) menjadi titik balik kehidupan seorang Muhammad Romahurmuziy atau biasa disapa dengan Gus Rommy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di hari naasnya tersebut, di sebuah lobi hotel di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Gus Rommy bersama dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan beberapa orang lainnya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tertangkapnya Gus Rommy, menambah deretan noktah hitam pada wajah partai politik Indonesia. Tidak tanggung-tangung, Lembaga Anti Rasuah Indonesia (KPK) telah menangkap lima orang nakhoda partai (termasuk Gus Rommy) dengan berbagai varian kasus korupsi. Tak pelak kasus yang menghebohkan publik ini, semakin menegaskan bahwa korupsi politik di negeri tercinta ini sudah memasuki tahap akut.

Penulis sedang tidak hendak mengaitkan tertangkapnya Gus Rommy oleh KPK dengan konstelasi Pilpres yang semakin memanas. Dalam tulisan ini, penulis membatasi fokus pada mahalnya biaya politik pada kontestasi politik elektoral yang berimbas pada tuntutan akan modalitas finansial bagi partai demi tetap ‘survive’ dalam blantika dunia perpolitikan.

Merujuk dari laporan analisis sebuah lembaga bahwa dibutuhkan dana mencapai angka sekitar 200 Miliar Rupiah pertahun untuk operasional partai. Dengan biaya sebesar itu, mau tidak mau dalam kapasitas sebagai Ketua Umum, Gus Rommy mesti memutar otak untuk berjibaku mencari perbendaharaan uang demi memastikan keberlangsungan nyawa partai yang Ia pimpin.

Keuangan partai politik sebagaimana termaktub dalam Undang-undang partai politik, menyebutkan bahwa keuangan parpol bersumber dari: Iuran Anggota, Pemerintah, dan Swasta. Dengan sistem pemilu terbuka ditambah dengan kurang tertariknya masyarakat untuk bergabung dengan parpol tentu mengharapkan iuaran anggota bukanlah solusi, kecuali bagi kader partai yang menduduki kursil di parlemen, jabatan publik, dan lain-lain. Di sisi lain, ditengarai bantuan pemerintah masih relatif kecil, maka bantuan pihak swasta/pribadi menjadi sasaran parpol. Tentu, bagi pimpinan parpol yang memiliki sumber dana hal ini bukanlah sebuah masalah. Namun, bagi Ketum partai ‘middle’ termasuk PPP, diperlukan ikhtiar lain, salah satunya dengan menempatkan kadernya pada jabatan strategis sebagai ladang penghasil uang untuk menutupi ‘cost’ politik yang teramat mahal ini.

Penempatan kader PPP, Lukmam Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama oleh Gus Rommy dalam kapasitas sebagai Ketum PPP, membuat dirinya punya bargaining position di mata orang-orang yang hendak mengincar jabatan di lembaga. Dengan segala ‘kewenangan’ yang Ia miliki untuk menggunakan pengaruhnya mengintervensi kebijakan dalam menentukan siapa-siapa yang berhak menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tentu, tidak ada makan siang yang gratis. Sudah menjadi rahasia umum, terdapat hubungan ‘simbiosis mutualisme’ antara para pelaku. Ada harga yang harus dibayar dari sebuah jabatan dan komitmen berupa setoran setelah menduduki jabatan tertentu.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) malam tadi, kita semua bergidik. Beberapa orang narasumber dengan gamblang membuka kedok modus operandi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Lelang jabatan terbuka hanya sebuah formalitas belaka, pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan strategis bukan atas dasar sistem merit, namun berdasarkan nominal tertentu dan kedekatan dengan penguasa yang dijadikan sebagai parameter. Sangat ironis, sebuah kementerian yang menurut M. Jasin (mantan Wakil Ketua Komisioner KPK dan mantan Irjen Kemenag) sebagai kementerian seharusnya paling suci ternyata menyimpan borok korupsi. Meminjam istilah Bung Rhoma Irama mantan politisi PPP, sungguh ini sangat-sangat menyakitkan hati, kasus ini menimpa ketua umum partai Islam yang berlambang Baitullah. Sungguh terlalu!
Banyak para pakar memprediksi ditahun politik ini, di mana momentum kontestasi politik elektoral Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang serentak penyelenggaraannya merupakan awal dari terjadinya korupsi politik yang di tandai dengan tingginya ‘cost of fund’ dalam kegiatan kampanye dan biaya politik lainnya.

Hal ini ditengarai sebagai imbas dari sistem politik multipartai, di mana para elit partai dalam menjawab kebutuhan partai untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya negara serta mengamankan sumber daya material yang dimiliki. Dari perspektif mahalnya biaya politik, sangat jelas dan terang benderang, kasus OTT KPK yang menimpa Gus Rommy merupakan konsekuensi logis dari bobroknya sistem politik dan kepartaian yang menjadi muara bagi praktik korupsi politik.

Mengutip pernyataan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi pada Januari 2017 pernah memperkirakan bahwa uang yang terlibat dalam jual beli jabatan per tahun mencapai Rp35 triliun. Korupsi politik jenis ini kerapkali di lakukan secara kolektif oleh mereka yang memegang jabatan resmi dalam pemerintahan – baik tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah oleh pimpinan parpol.

Banyak pihak yang mendorong agar KPK menjadikan kasus Gus Rommy dan Kemenag ini menjadi pintu masuk untuk mengungkapkan kasus korupsi politik di berbagai Kementerian, lembaga, bahkan daerah. Praktik jual beli jabatan seperti ini, sangat jelas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik untuk kemaslahatan masyarakat. Seseorang yang membayar untuk menduduki jabatan, tidak akan berfokus pada orientasi kualitas layanan. Namun, orientasinya seberapa jumlah uang yang diperoleh. Seperti yang dipaparkan di atas bahwa aktor utamanya adalah figur yang memiliki kekuatan politik untuk memperdagangkan pengaruhnya.

Adanya wacana KPK dalam revisi UU Tipikor, soal perdagangan pengaruh layak dimasukkan agar kasus yang menimpa Gus Rommy adalah yang terakhir. Di lain sisi, peran serta masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik sangat dibutuhkan. Selain itu, para cerdik pandai dan pihak berwenang agar bersama-sama memberikan edukasi politik dan mengajak masyarakat mengubah paradigma berpikirnya untuk tidak terkontaminasi dengan cara menerima atau memperjualbelikan suaranya dalam kontestasi pemilu dan pilkada.

Sudah saatnya masyarakat cerdas dalam memilih para wakilnya sekaligus mengawasi adanya praktik kecurangan dalam setiap pagelaran pesta demokrasi. Karena jika tidak, praktik korupsi politik akan semakin massif dan sistemik. Dan, itu satu-satunya jalan demi melawan cengkeraman kekuasaan oligarki dan akan melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kapabilitas, integritas, dan berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan para pemimpin dan wakil rakyat yang “kaleng-kaleng” yang hanya bermodalkan “isi tas”.

Semoga tersemogakan!