SP2D “Setitik”, “Rusaklah” Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau?

Oleh: Efran Heryadi (EHY)
PENGAMAT PINGGIRAN

Sejujurnya saya tidak begitu terkejut dengan pemberitaan terkait dengan adanya temuan SPJ perjalanan dinas fiktif DPRD Kota Lubuk Linggau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti yang dirilis oleh lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan di beberapa media online yang sedang viral di lini massa beberapa hari ini.

Modus operandi pemanfaatan perjalanan dinas fiktif anggota dewan dan pegawai pada sekretariat DPRD diberbagai daerah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sudah menjadi rahasia umum, yang dibincangkan di warung-warung kopi, pun sudah banyak diberitakan baik oleh media mainstream maupun media online, baik yang sampai masuk ranah hukum maupun cukup mengembalikan uang ke kas daerah seperti yang menimpa anggota DPRD dan pegawai sekretatiat daerah Kota Lubuk Linggau.

Seperti yang mafhum kita ketahui, bahwa untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD supaya mampu terlibat secara aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka diadakanlah pelatihan, bimbingan teknis, workshop, lokakarya, studi banding, dan berbagai program penguatan SDM lainnya.

Namun, fakta di lapangan program tersebut justru menjadi celah untuk aksi tipu-tipu dalam wujud konspirasi antara anggota DPRD dan pegawai di sekretariat dewan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Saya teringat dengan cerita seorang sahabat yang berprofesi sebagai aktivis pergerakan yang “concern” terhadap kinerja anggota DPRD, menceritakan kepada saya, ada kasus di sebuah daerah yang kini sudah ditangani aparat penegak hukum bahwa modus yang digunakan para wakil rakyat yang terhormat dan pegawai di lingkungan sekretariat DPRD memanfaatkan SPPD fiktif ini sangat beragam, ada yang benar-benar fiktif, ada juga yang semi fiktif. Strategi penyelewengan dana SPPD juga berbeda-beda. Namun, semua dipastikan dilakukan saat ada jatah kunjungan anggota dewan ke berbagai tempat di Indonesia, khususnya dalam kegiatan studi banding atau bimtek.

Ada yang hanya menandatangani SPPD, terima uang, tetapi tidak pergi. Ada juga yang pergi, tetapi memanfaatkan joki atau fasilitasnya dikurangi. Misal, yang seharusnya di hotel bintang 4, malah menginap di hotel bintang 2, ada pula yang memanipulasi durasi kunjungan, dalam SPPD ditulis empat hari, tetapi pada pelaksanaannya hanya datang satu hari. Di lokasi, mereka hanya berselfie dan bergroupie ria untuk menunjukkan bahwa mereka berada di tempat tujuan. Setelah itu, anggota dewan bersangkutan meninggalkan lokasi “ngeluyur” entah ke mana, hingga ada anggota dewan membeli kwitansi palsu ke pihak hotel tempatnya menginap, terkadang juga harganya “di-mark up”, yang tadinya kelas biasa menjadi VIP.

Segendang dan sepenarian dengan anggota DPRD, pada banyak kasus di beberapa daerah, Pejabat dan staf di Sekretariat Dewan juga sangat lihai dalam memanfaatkan celah dengan modus “mark-up” pembayaran honor bagi staf yang ikut mendampingi perjalanan dinas anggota dewan, uang honor yang didapatkan jauh lebih kecil dari yang tertera dalam kwitansi. Bahkan, ada kegiatan yang tidak dilakukan alias fiktif.

Mengutip analisis Peneliti Perkumpulan Inisiatif, Donny Setiawan, bahwa ada dua kemungkinan pelanggaran SPPD fiktif di lingkungan sekretariat dewan. Pertama, ini murni insiatif orang-orang di sekretariat yang punya kewenangan anggaran. Artinya, anggota dewan tidak ikut-ikutan, sekadar menerima. Tapi, yang kedua, praktik ini juga bisa jadi bancakan.

Lalu, bagaimana dengan temuan BPK di DPRD kota Lubuk Linggau?
Sependek pengetahuan saya,
Bahwa di dalam Pasal 20 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Ayat (1) pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Ayat (2) pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Ayat (3) jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Ayat (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan BPK dan kewenangan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada prinsipnya berada pada ranah hukum administrasi Negara (administratif), sehingga  sepanjang rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, berarti kewajiban administratifnya bagi BPK telah selesai, dengan demikian adanya pengembalian oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi BPK, berarti kerugian negara/daerah dalam temuan tersebut telah dipulihkan.

Apakah dalam konteks temuan BPK atas dugaan SP2D fiktif ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH)?

Dalam pasal 8 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, disebutkan dalam hal pemeriksaan (LHP) ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut, dan laporan BPK tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang. Dan tentunya hal ini berpulang kembali pada sikap aktif tindak lanjut pemeriksa dan/atau anggota BPK itu sendiri apakah kasus yang terjadi di Sekretatiat Dewan Lubuk Linggau ada temuan unsur pidana atau tidak. Jika ada, tinggal menunggu langkah BPK selanjutnya untuk melaporkannya kepada penegak hukum atau tidak.

Tapi, satu hal yang pasti, terlepas kasus ini di tindaklanjuti ke ranah hukum atau tidak, dengan viralnya pemberitaan terkait dengan kasus ini, minimal telah memberikan noktah hitam pada wajah anggota DPRD kota Lubuk Linggau dan Sekretatiat Dewan Kota Lubuk Linggau. Semakin dekatnya hari H Pemilu 2019, sulit rasanya kasus ini untuk tidak “digoreng” atau dijadikan “senjata” oleh para caleg potensial.
Kita nantikan kelanjutannya!