Terima Hasil Evaluasi SPBE, Bupati Hendra Akan Terapkan Secara Sempurna di Musi Rawas

JAKARTA – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan telah menerima hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PAN RB, Kamis (28/3).

Evaluasi SPBE tahun 2018 yang dilakukan Kementerian PANRB ini merupakan yang kali pertama.

Penerimaan hasil evaluasi SPBE yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Presiden HM Jusuf Kalla ini diterima Bupati Hendra didampingi Kadis Kominfo Musi Rawas M Rozak pada acara di Birawa Assembly Hall Bidakara, Jakarta.

Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan disela-sela acara menyatakan, hasil evaluasi SPBE 2018 ini akan menjadi acuan bagi Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dalam menerapkan konsep atau acuan dalam SPBE serta menerapkannya secara sempurna di Kabupaten Musi Rawas.

Sementara Wakil Presiden HM Yusuf Kalla dalam arahanya pada acara penyerahan hasil SPBE ini mengungkapkan, kunci dari sistem pemerintahan yang berhasil dan maju yakni dapat dilihat dari kecepatan pelayanan dan teknology yang digunakan seperti e-Budgeting, e-controling, e-auditing dan lainnya mesti digunakan sehingga dapat lebih cepat dan efektif.

Jusuf Kalla juga berharap kepada antar lembaga pemerintahan agar terus meningkatkan koordinasi dengan memanfaatkan teknologi yang terintegrasi, baik antar kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Sehingga diharapkan bangsa ini lebih terpadu, lebih efisien dan cepat, namun tetap memenuhi standarisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam laporannya mengatakan, Kementerian PANRB bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membangun kebijakan SPBE yang  akan dijadikan pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

Lebih lanjut Rini mengungkapkan, evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri dan Pemda. Masih ada sejumlah Pemda yang belum sempat dievaluasi, karena adanya bencana alam, sambungan internet yang  tidak bagus.

Dikatakannya, Evaluasi SPBE bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, yang menang atau kalah, yang terhebat atau terendah. Tetapi sesungguhnya untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan Pemda.

Dijelaskan, tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.

Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data  baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. (Adv/rilis/IK)