Banyak Jalan Untuk (Menekan) Golput

OLEH: EFRAN HERYADI (EHY)

PENGAMAT PINGGIRAN

Menurut data KPU RI, pada 2014, angka golput diajang Pilpres 2014 mencapai 29,01 persen. Sementara itu, angka golput pada pagelaran Pileg 2014 berada pada kisaran angka 24,89 persen. Adanya isu bahwa banyak pemilih yang tidak akan menggunakan hak pilihnya, serta desas-desus adanya pihak yang mengajak pemilih untuk golput, menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan tingginya angka golput pada pemilu serentak tanggal 17 April 2019 nanti. Sebut saja Menkopolhukam, Wiranto, yang mengatakan tindakan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih alias golongan putih (golput) saat pemilu merupakan tindakan mengacau dan dapat dikenakan sanksi dan bisa dijerat UU Pemilu, UU ITE, KUHP, hingga UU Terorisme.

Senada dan sepenarian dengan Wiranto. Ketum PDIP, Megawati, di depan ribuan peserta Rapat Umum PDI Perjuangan di GOR Pandawa, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan berapi-api menyebut orang-orang yang golput pada Pemilu 2019 sebagai kelompok pengecut dan meminta orang yang golput tidak menjadi warga negara Indonesia.

Sebelumnya, Rohaniwan dan budayawan Franz Magnis Suseno, membuat tulisan yang kontroversial menanggapi tentang golput. Romo Magnis, sapaan akrabnya, menyebut pilihan untuk golput merupakan bentuk deligitmasi terhadap proses demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia. Menjadi golput, artinya seorang tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan Indonesia untuk lima tahun mendatang. Pemilih golput memiliki tiga kemungkinan sifat, yakni bodoh, berwatak benalu, atau secara mental tidak stabil (psycho-freak).

Seperti tidak mau kalah dengan ketiga tokoh di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan gagah perkasa kembali mengeluarkan fatwa –pada Pemilu 2014, MUI juga mengeluarkan fatwa serupa– bahwa masyarakat yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya alias golput hukumnya adalah haram.

Menolak Lupa!

Sejarah mencatat bahwa fenomena golput, tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa. Pada tahun 1997, saat rezim orde baru masih bercokol di bumi pertiwi, satu-satunya perempuan yang pernah menjadi Presiden di negara kita, Bu Megawati –terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya– pernah menyerukan kepada khalayak untuk golput pada kompetisi pemilu tahun 1998. Serupa tapi tak sama, guru bangsa yang juga mantan Presiden RI, almarhum Gus Dur, pada Pilpres 2004 memutuskan untuk golput (seperti yang beliau tuliskan dalam artikel yang berjudul: Mengapa Saya Golput?).

Jenis-jenis Golput

Penulis dalam konteks ini, secara pribadi akan menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi nanti dan tidak akan menyuruh orang lain untuk golput. Dalam tulisan ini, penulis menolak adanya penyeragaman dalam memaknai golput. Dengan kerendahan hati, penulis mengajak para pembaca untuk memahami duduk persoalan tentang keputusan pemilih yang memilih untuk golput.

Menukil tulisan Ahmad Nyarwi, dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UGM, dalam makalahnya yang berjudul Golput Pasca Orde Baru, Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif (2009). Mengklasifikasikan jenis golput di Indonesia, yaitu:

1. Golput Teknis

Golput Teknis adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilih karena sebab-sebab teknis, semisal karena berhalangan hadir pada saat pemilu, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak tahu cara memilih atau malas mengurus ketika nama tak ada dalam DPT.

2. Golput Pemilih Hantu

Pemilih hantu adalah nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih karena berbagai alasan. Misalnya karena sudah meninggal dunia.

3. Golput Ideologis

Golput Ideologis adalah mereka yang tidak cocok karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku.

4. Golput Pragmatis

Golput Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi mereka.
Pada tataran tertentu golput jenis ini beranggapan proses politik antara percaya dan tidak percaya.
5. Golput Politis

Golput Politis adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu. Hanya saja, kelompok ini beranggapab bahwa para kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewadahi kepentingan serta preferensi politik mereka.

Jadi konklusinya, meski sama-sama tidak menggunakan hak pilih, nyatanya Golput terdiri dari grup orang dengan motivasi dan kondisi yang berbeda-beda.

Golput Dari Perspektif Undang-undang

Dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyebut setiap warga negara punya kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Salah satu bentuk turunan dari hak tersebut adalah hak menyatakan pilihan politiknya dalam pemilihan umum.

Kemudian, menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan tak ada pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur soal pemidanaan baik bagi orang yang tak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) maupun yang mengajak untuk golput.
Artinya, posisi seseorang atau sekelompok orang yang memilih untuk tidak memilih juga sama sekali bukan pelanggaran hukum karena tak ada satu pun aturan hukum yang dilanggar. Sebab, ketentuan dalam UU Pemilu tidak melarang seseorang menjadi golput.

Apa yang mesti diperbuat untuk meminimalisir golput?

Jika merujuk pada varian golput di atas, kecuali pada jenis golput pemilih hantu, hemat penulis, seseorang atau sekelompok orang memutuskan dan mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput, tidak lahir dari ruang kosong. Tentu ada alasan rasional kenapa keputusan untuk itu diambil.

Kekecewaan masyarakat terhadap para perilaku politisi yang sering melupakan janjinya saat berkampanye menjadi salah satu alasan pemilih untuk golput. Selain itu, adanya semacam keyakinan, bahwa siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat tidak memiliki efek bagi kesejahteraan mereka. Hal ini diperparah oleh semakin banyaknya kader partai yang menjadi pesakitan KPK karena melakukan tindak pidana korupsi, menambah dalam luka hati para pemilih dan kecewa dengan politisi hasil rekruitmen parpol. Dari sisi penyelenggara pemilu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, dan –mungkin–juga tereduksinya kepercayaan publik akan independensi kinerja para pejuang pemilu, berpengaruh signifikan terhadap kenaikan angka golput.

Dari sisi pemilih, berdasarkan hasil rilis beberapa lembaga, menyebutkan bahwa semakin permissifnya masyarakat akan politik uang, menjadikan mereka untuk mengambil keputusan untuk tidak menggunakan hak pilihnya apabila tidak ada kontestan yang memberikan uang kepada mereka.

Keputusan untuk golput ditengarai juga menimpa para generasi milenial muda. Berseliwerannya ujaran kebencian, hoaks, dan isu SARA di lini masa serta di media online dan media mainstream, semakin menumbuhkan antipati pada generasi yang terkenal kritis dan kebanyakan alergi tentang politik ini.

Seberapa pantas Golput dikenakan sanksi pidana?

Mengutip Made Supriatma dalam tulisannya di tirto.id, mengatakan bahwa golput adalah sebuah sikap poltik bisa disamakan dengan abstention atau memilih bersikap abstain dengan sengaja tidak memberikan suara.

Pengamat politik dan ekonomi ini menulis, golput adalah bentuk protest vote. Ekspresi politik yang dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari merusak kertas suara, tidak hadir saat pemilihan, atau secara teatrikal melakukan pemilihan umum tandingan.

Konklusinya, jika tidak ada aturan yang dilanggar dalam UU Pemilu dan tidak ada pasal dalam UU ITE yang bisa dipakai untuk menjerat penganjur golput. Maka, pemilih yang golput serta penganjur golput tidak layak untuk dipidana.

Kecuali, jika berpedoman pada Pasal 510 UU 7/2017 tentang Pemilu yang menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.” Konkritnya, jika terdapat tindak kekerasan, intimidasi, atau iming-iming uang yang dipakai untuk mengajak orang golput, ini masuk ranah pidana.

Sebagai penutup tulisan ini, penulis menghimbau kepada para pemilih. Mari menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Hal yang tidak kalah penting adalah mengawal dan mengawasi proses pemilu dan tidak bosan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin dan wakil rakyat hasil produk tak murah yang bernama PEMILU. Ayo Memilih!