Suara Rakyat (Bukan Lagi) Suara Tuhan

 

OLEH: EFRAN HERYADI (EHY)
PENGAMAT PINGGIRAN

Penulis hakul yakin bahwa para pembaca yang budiman pasti sering mendengar ungkapan: “Vox populi, vox dei”. Ungkapan dalam bahasa Latin ini terjemahannya adalah, “suara rakyat adalah suara Tuhan.”

Istilah suara ‘rakyat adalah suara Tuhan’ yang pada awalnya digunakan di dunia peradilan. Kemudian mengalami pergeseran melekat erat dalam dunia politik.

Dalam setiap perhelatan kompetisi eletoral, istilah sakti ini berkumandang sampai ke angkasa yang biru. Dalam pemilu serentak yang akan dilaksanakan besok, Rabu, 17 April 2019, “Vox populi, vox dei” kembali ramai diperbincangkan oleh para politisi, timses, tidak ketinggalan juga oleh para buzzer guna merayu rakyat, menempatkan rakyat pada posisi terhormat.

Betapa pentingnya suara rakyat dalam kontestasi elektoral karena suara merekalah yang akan menentukan hitam dan putihnya panggung politik atau yang menentukan produk dari kontestasi pemilu.

Politisi mana yang tidak ingin memperoleh “legitimasi spiritual”, atas kehendak Tuhan yang menggerakkan hati nurani mayoritas masyarakat untuk memilihnya? Istilah “Vox populi, vox dei” yang di balut dengan retorika
saling bersahut-sahutan, baik di alam nyata, terlebih dalam jagad maya.

Di tengah maraknya operasi tangkap tangan baik yang menimpa para politisi dan timsesdi berbagai daerah karena terlibat praktik politik uang. Mereka terciduk saat akan membagi-bagikan uang pada konstituen menjelang pencoblosan, baik oleh KPK, polisi, maupun masyarakat.

Jika kita mau jujur, akhir-akhir ini rakyat sebagai pemilik suara semakin permissif dalam menerima praktik politik uang. Ditengarai, rakyat tidak lagi berada pada posisi pasif, namun mereka bergerak aktif mengeruk keuntungan pribadi. Tidak hanya pada satu caleg, namun melakukan transaksi dengan beberapa caleg.

Hal ini, diperparah oleh longgarnya UU pemilu. UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait “money politics” tidak seketat UU Pilkada. UU Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objek.

Aturan itu memungkinkan pihak-pihak tertentu melakukan kecurangan dalam melakukan praktik politik uang selama mereka bukan bagian dari tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu.

Pertanyaan menggelitik yang layak kita ajukan, jika rakyat dalam menentukan pilihan politiknya telah terkontaminasi oleh uang, masih layakkah suara rakyat adalah suara Tuhan?