Perekrutan PPK di Mura Diduga Penuh Rekayasa, PWI Minta Tranparan

MUSIRAWAS- Seleksi perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas oleh KPU Mura diduga hanya formalitas, dan penuh rekayasa.

Hasil Lima besar yang diumumkan oleh KPU Mura , Sabtu (15/2) terindikasi diisi oleh orang – orang titipan, dan diduga bukan berdasarkan hasil tes murni.

Untuk di Kecamatan Tuah Negeri misalnya, Lima besar diisi oleh orang terindikasi merupakan tim ses Caleg 2019, perangkat desa, dan adanya dugaan titipan dari oknum komisioner KPU itu sendiri dan oknum komisioner Banwaslu Mura serta pihak lain.

Lebih parah lagi isu yang berkembang di lapangan, peserta yang lulus lima besar ini, terindikasi ada yang menggunakan uang mencapai puluhan juta rupiah.

Salah satu indikasi kecurangan dalam perekrutan PPK ini juga terlihat, setelah adanya salah satu peserta mendapatkan bocoran soal wawancara yang diduga diberikan oleh salah satu oknum komisioner untuk meluluskan titipannya tersebut.

“Saya sangat legowo atas hasil pengumuman Lima besar ini, meskipun saya merupakan salah satu peserta yang tidak lulus.Tapi sangat disayangkan, jika informasi indikasi kecurangan itu benar- benar terjadi, dan ini sungguh mencinderai nama baik penyelenggara Pilkada itu sendiri. Bagaimana akan melahirkan Pilkada bersih dan jujur, jika perekrutan PPK terindikasi dinodai oleh praktek-praktek kotor seperti ini,” kata Firmansyah salah seorang peserta 10 besar PPK Tuah Negeri, Sabtu (15/2).

Untuk itu dirinya mendesak kepada pihak berwenang segera melakukan serangkaian investigasi, dan bahkan melakukan perekrutan ulang khususnya di Kecamatan Tuah Negeri.

“Demi tercapainya penyelenggara Pilkada 2020 berintegritas, kami mendesak dilakukan perekrutan ulang, dan mendesak siapa saja yang terlibat curang untuk diambil tindakan sesuai perundang-undangan yang berlaku,” katanya

Ketua KPU Musi Rawas Anasta Tias dikonfirmasi inilahkito.com melalui WA nya tidak memberikan komentar dan hak jawabnya alias bungkam terkait persoalan ini.

Sementara ketua PWI Musi Rawas Novi Yansyah, diminta tanggapannya terkait permasalahan ini menyatakan, penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak harus berkualitas.

Jalannya pelaksanaan Pilkada ini mulai dari tahapan hingga pelaksanaan harus transparan, jujur dan berintegritas.

Saat ini tahapan perekrutan anggota PPK telah rampung dilaksanakan. Penyelenggara pemilu terutama para komisioner KPU harus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saat melakukan perekrutan anggota PPK.

“Jangan ada anggota PPK titipan baik dari paslon, parpol maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan,” harap dia.

Selain itu, didalam melakukan perekrutan anggota PPK, integritas dan moral para komisioner KPU akan di uji. Sejauh mana tahapan ini dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan aturan mainnya.

“Kejujuran dan independensi anda akan di uji, hanya anda dan Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya,” jelas dia.

Semua tahapan ini harus dijalankan secara transparan, jujur dan beretika, sehingga hasil yang akan diraih dari pesta demokrasi ini memenuhi harapan dan berkualitas.

Novi menambahkan, pihaknya akan memublikasikan di media setiap menerima aduan indikasi kecurangan dalam rekruitmen PPK dan PPS. (01/ik)

Tinggalkan Balasan