Soal Tes Wawancara Bocor, Disinyalir Indikasi Kecurangan Perekrutan PPK di Mura

MUSIRAWAS -Perekrutan anggota PPK Pilkada 2020 Musi Rawas oleh KPU Mura terindikasi tidak bersih alias curang.

indikasi ini diketahui setelah salah satu peserta mendapati soal wawancara yang diduga sengaja dibocorkan untuk meloloskan peserta yang diduga titipan.

Soal beserta jawaban untuk tahap tes wawancara itu didapati peserta sebelum wawancara dimulai. Jadi, peserta yang mendapati soal berikut jawabannya itu sudah bisa menghapal dan mengetahui pertanyaan yang bakal ditanyakan penguji.

“Awalnya saya tidak percaya, namun setelah saya meminta kepada salah seorang peserta agar mengirimkan juga soal tersebut barulah saya percaya,” kata Firmansyah salah seorang peserta wawancara, Minggu(16/2).

Berangkat dari itu kata Firmansyah, disinyalir tes seleksi perekrutan PPK Pilkada 2020 Mura oleh KPU Kabupaten Musi Rawas ini tidak bersih dan curang.

“Saya benar – benar tidak mengira, jika seleksi ini hanya main- main saja dan terindikasi sudah ditentukan siapa yang bakal direkrut,” katanya.

Jika sejak awal dirinya mengetahui adanya indikasi kecurangan seperti ini, dirinya mengaku tidak akan melanjutkan tes hingga tahap wawancara ini.

” Bagaimana akan mendapatkan anggota PPK yang berkualitas, jika direkrut dengan cara – cara yang tidak berkualitas,” katanya.

Ketua KPU Musi Rawas Anasta Tias dikonfirmasi inilahkito.com tidak menanggapi secara rinci terkait persoalan bocornya soal wawancara.

Hanya saja terkait hasil wawancara calon PPK, pihaknya membuka ruang untuk menanggapi hasil wawancara itu yang nantinya tanggapan tersebut akan diklarifikasi.

“Mohon semua tanggapan dilaporkan ke sekretariat KPU disertai bukti dan identitas diri. Kami memberikan waktu 7 hari sejak diumumkan, hingga 21 Februari ini,” jelas dia.

Sementara itu PWI Musi Rawas membuka posko pengaduan terkait indikasi kecurangan perekrutan PPK dan PPS Pilkada 2020 Musi Rawas.

Ketua PWI Mura Noviyansyah mengatakan, pembentukan posko ini untuk menampung seluruh laporan dan pengaduan terkait indikasi kecurangan tahapan Pilkada 2020, khususnya pada tahapan perekrutan PPK, PPS dan KPPS.

“Tujuannya untuk menampung aspirasi dan mebibdaklajutiny hingga ke DKPP terkait tanggapan masyarakat terkait rekruitmen PPK dan PPS dan tahapan lainnya pada pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Noviansyah.(01/ik)