Serba Serbi Indikasi Dugaan Kecurangan Perekrutan PPK Pilkada Mura

MUSIRAWAS- Posko pengaduan dibuka PWI Mura terkait tahapan pelaksanaan Pilkada Mura banyak menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Pengaduan mendominasi terkait adanya indikasi kecurangan saat pelaksanaan perekrutan PPK yang dilaksanakan KPU setempat.

Seperti Selasa (19/2), PWI Mura menerima masyarakat dari Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Sopian untuk melakukan sharing kepada PWI Mura dan berbagi informasi terkait pelaksanaan perekrutan PPK.

Sopyan mengatakan dirinya saat ini sedang mempersiapkan laporan terkait adanya indikasi ketidakberesan oknum di KPU Musi Rawas sehubungan dengan tahapan perekrutan PPK yang akan dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini saya lakukan hanya untuk satu tujuan, yakni terselenggaranya tahapan dan pelaksanaan Pilkada di Musi Rawas 2020 ini secara jujur, bersih dan transparan,” ujarnya.

Dikatakan Sopiyan, diketahui indikasi kecurangan ini setelah Ia ditawari oknum yang menjanjikan dirinya untuk bisa lolos perekrutan anggota PPK .

“Saya tidak bisa uraikan semua bukti-bukti dan data terkait oknum tersebut, namun hal ini akan saya sertakan dalam laporan saya ke DKPP nanti,” ujarnya.

Selain menerima pengaduan dan sharing masyarakat yang datang langsung ke Posko, PWI Mura juga menerima infornasi via telepon seputar informasi yang diketahuinya.

Seperti disampaikan dari warga Kecamatan Muara Kelingi yang meminta namanya dirahasiakan.

Dia menjelaskan Lima besar calon PPK dibeberapa kecamatan yang diloloskan KPU Mura diduga masih ada yang terindikasi sebagai pengurus partai politik dan tim sukses caleg.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Musi Rawas, Anasta Tias mengatakan, KPU Musi Rawas membuka waktu tanggapan selama tujuh hari terhitung pengumuman seleksi PPK hingga tanggal 21 Februari 2020. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuannya terkait proses seleksi PPK ini silahkan melapor ke KPU Mura.

Dia mengatakan, pihaknya akan menanggapi semua aduan dan tanggapan dari masyarakat serta akan diklarifikasi dan diumumkan. Namun masyarakat yang ingin menyampaikan laporannya harus disertai identitas diri dan bukti-bukti yang jelas.(ik