Potong BLT – DD, Oknum Kadus dan BPD Desa Banpres Nginap di Penjara

MUSIRAWAS – Ini peringatan bagi perangkat desa lainnya untuk tidak main – main terhadap penyaluran BLT-DD.

Seperti dilakukan oknum Kadus dan anggota BPD Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

Kedua oknum tersebut diringkus aparat kepolisian Polres Musi Rawas karena diduga melakukan pungutan liar ( pungli ) dana BLT-DD yang diperuntukan kepada warga yang berhak menerimanya.

Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy ,Selasa (2/6) mengatakan, dugaan pungli dilakukan kedua oknum tersebut terjadi di Dusun 1 Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

Modus dilakukan kedua oknum memotong dana yang diperuntukan untuk penanggulangan Covid 19 ini bermula Kamis 21 Mei 2020 di Balai Desa Banpres dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD), untuk 91 kepala keluarga desa Banpres.

Dimana dalam setiap KK menerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu.

Sementara untuk Dusun 1, tercatat 23 KK yang berhak menerima bantuan tersebut.

Setelah bantuan itu disalurkan, Kadus 1 Ahmad Mudori dan anggota BPD Efendi mendatangi 23 rumah warga yang menerima dan mengambil atau memotong uang bantuan setiap KK sebesar Rp 200 ribu. Namun dari 23 KK tersebut hanya 18 KK yang memberikan potongan, sehingga terkumpul uang sebesar Rp 3,6 juta.

Atas pemotongan uang BLT-DD tersebut,warga merasa keberatan dan mengadukan peristiwa dugaan pungli ini kepada Kepala Desa Banpres Sugino, yang kemudian pada 28 Mei melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Musi Rawas.

Setelah menerima Laporan dari masyarakat, kata Kapolres, unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan dan pengumpulan dokumen dan keterangan serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Kemudian dilakukan gelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup, sehingga penyidik melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk selanjutnya dimintai keterangan dan ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

Efrannedy menambahkan, kedua oknum tersebut dikenakan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi pegawai atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Pasal ini digunakan dikarenakan kedua pelaku merupakan pegawai/perangkat desa yang mendapat gaji yang bersumber dari anggaran negara, dan atau anggaran daerah berdasarkan permendagri Nomor 110 tahun 2016 dan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 783/KPTS/DPMD/2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD,” jelasnya.

Selain itu jelasnya, uang yang dipotong atau diambil merupakan uang yang bersumber dari Dana Desa 2020 (keuangan negara) yang direfocussing untuk Covid-19

Selain mengamankan kedua pelaku, turut juga diamankan barang bukti berupa arsip berkas APBDesa perubahan (anggaran pendapatan dan belanja desa) tahun anggaran 2020.

Kemudian arsip musyawarah desa khusus,tanggal 19 april 2020, copy giro rekening Desa Banpres, surat pengangkatan anggota BPD atas nama Efendi, surat pengangkatan Kadus atas nama Ahmad Mudori, bukti tanda terima gaji bersumber DD Desa Banpres untuk kadus dan BPD.

Bukti lainnya, formulir tanda penyerahan uang BLTDD dari desa kepada masyarakat, surat keputusan kepala Desa Banpres tentang nama-nama penerima bantuan BLTDD dan uang tunai sebesar Rp3,6 juta.(IK)