Khairul : Penyelenggara Harus Profesional, Berkas Perseorangan Diharapkan Akurat dan Valid

Divisi hukum dan penindakan Bawaslu Mura, Khairul Anwar

MUSIRAWAS – Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Musi Rawas, Khoirul Anwar mengimbau petugas verifikasi faktual ( verfak) dan PKD yang mengawasi agar bekerja profesional dan menjaga netralitas.

Hal ini disampaikan Khairul Anwar saat dikonfirmasi sejumlah awak media, terkait adanya temuan masuknya nama – nama penyelenggara dan perangkat desa dalam data berkas dukungan bakal calon perseorangan pada Verfak yang saat ini sedang dilakukan PPS di 188 dari 199 desa dalam 14 kecamatan Kabupaten Musi Rawas.

Artinya jelas Khairul, sesuai dengan pedoman teknis kpts KPU 82, jika ditemukan nama anggota TNI, Polri aktif, perangkat desa, PNS , dan penyelenggara pemilihan, maka sudah dipastikan itu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi pendukung bakal calon jalur independent.

“Jika dalam verfak ditemukan nama – nama yang tercamtum dalam pedoman teknis kpts KPU 82 tersebut, secara otomatis di TMS kan,” katanya, Kamis (2/7).

Kemudian lanjutnya, jika dalam verfak tersebut terdapat nama pendukung yang secara lisan menyatakan tidak mendukung tetapi tidak bersedia menandatangani berkas BA5 – KWK Perseorangan, maka PPS terlebih dahulu wajib meminta rekomendasi PKD.

Selain mengimbau penyelenggara pemilihan harus profesional, Khairul juga meminta kepada bakal calon perseorangan agar memberikan data yang benar dan akurat terkait berkas dukungan ini, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Bakal calon perseorangan harus juga memberikan data yang benar dan akurat. Jangan asal main comot, sehingga menyebabkan ada pihak – pihak yang dirugikan,” pintanya.

Seandainya ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait adanya dugaan pencomotan nama dalam berkas dukungan ini, bisa menempuh jalur hukum yang disampaikan kepada Bawaslu.

“Untuk melihat jenis kerugian hukum akibat pencomotan tersebut, akan dikaji oleh sentra Gakumdu (Bawaslu Kepolisian dan Kejaksaan) , guna menentukan apakah masuk dalam ranah pidana atau tidak,” kata dia.

Khairul juga berharap kepada masyarakat yang namanya masuk dalam berkas dukungan calon perseorangan tersebut agar koperatif.

Bagi masyarakat yang namanya tercantum dalam pendukungan, jika memang mendukung dimasukan MS, jika tidak tolong diisi berkas BA5.

” Artinya, masyarakat harus koperatif, karena ini menyangkut legalitas bersangkutan mendukung atau tidak mendukung,” kata dia lagi.

Khairul juga mengajak msyarakat melalui momen demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas ini dengan riang gembira, serta berpartisipasi dalam pengawasan seluruh tahapan Pilkada.( Ag-ik)