Rakor Gakkumdu Bahas Potensi Pelanggaran Tindak Pidana Tahap Vertual

MUSIRAWAS – Guna membahas potensi pelanggaran Pilkada 2020 pada tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan perseorangan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas telah melakukan koordinasi antara Bawaslu Musi Rawas, Polres Musi Rawas dan Kejaksaan Lubuklinggau.

Hadir pada rakor yang membahas potensi pelanggaran Pilkada serentak 2020 di Musi Rawas, Jumat (3/7) beberapa hari lalu, Ketua Bawaslu  Musi Rawas Oktureni Sandhra Kirana beserta anggota Hermansyah dan Khoirul Anwar, Kapolres Musi Rawas AKBP Efranedy didampingi Kasat Reskrim dan anggota, Kejaksaan diwakilkan Supriansyah, dan divisi hukum KPU Musi Rawas Ania Trisna.

Dikatakan Ketua Bawaslu Musi Rawas Oktureni Sandhra Kirana, rakor rutin Sentra Gakkumdu ini penting dilaksanakan guna mengawal tahapan pemilihan serentak di Kabupaten Musi Rawas.

“Sentra Gakkumdu adalah lembaga gabungan yang diamanahkan dalam UU 10 Tahun 2016 untuk melakukan penanganan laporan/temuan pelanggaran tindak pidana pemilihan,”kata Oktureni.

Senada Kapolres Musi Rawas AKBP Efranedy, menyampaikan harus sering dilakukan koordinasi pada tahapan pemilihan di Musi Rawas. Fungsi Kepolisian adalah mengamankan setiap tahapan. “Bawaslu dan KPU sebagai Penyelenggara harus professional, menjaga netralitas dalam melaksanakan tugasnya,”tegas dia.

Dikatakan Kapolres, potensi kerawanan pilkada ini sangat tinggi, baik secara sosial dan politik, sehingga perlu adanya pengawasan yang ekstra dalam menghadapi pemilihan serentak.

“Pada prinsipnya kami siap membackup penanganan, baik itu penyelenggara maupun masyarakat langsung,” katanya.

Sementara itu dalam rakor tersebut terungkap adanya fokus pemetaan potensi kerawanan pelanggaran tindak pidana pada tahapan pemilihan yang sedang berlangsung yakni tahapan verifikasi faktual (vertual).

Bawaslu memastikan vertual dilakukan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan (Covid-19).

“Petugas (PPS) vertual harus memastikan nama, alamat dan kebenaran dukungan,” kata Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Mura Khoirul Anwar.

Adapun potensi pelanggaran pada Vertual calon perseorangan ini terang Khairul Anwar, PPS tidak melakukan Verifikasi maka akan timbul masalah hukum, PPS dapat diduga melanggar etika penyelenggara, hasil rapat pleno cacat hukum karena ada tahapan yang tidak dilaksanakan secara prosedur dan PPS bisa dikenakan pidana pasal 185B dan pasal 186 UU Pemilihan.

“Selanjutnya apabila ditemukan ada nama yang pekerjaannya masih aktif sebagai PNS, Kades, Perangkat Desa/Kel, TNI/Polri, Penyelenggara Pemilihan yang mendukung akan timbul masalah hukum melanggar peraturan dan perundang-undangan lain soal netralitas lembaga tersebut,” jelasnya.

Kemudian, apabila ada pendukung yang memberikan identitas diri palsu juga akan timbul masalah hukum, bisa dikenakan ancaman pidana pada pasal 185.

“Sedangkan bagi tim atapun calon perseorangan apabila memalsukan daftar dukungan calon perseorangan juga berpotensi melanggar pasal 185A dengan ancaman pidana penjara,”terangnya lagi.

Hal ini telah dibahas bersama dengan menyamakan persepsi pada rakor Sentra Gakkumdu dalam memetakan potensi kerawanan tahap Vertual Calon Perseorangan.

“Maka dari itu ada aturan KPU jika diterapkan sesuai dengan aturannya maka disitu ada proses pencegahannya dengan memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi nama-nama yang dilarang ikut mendukung,”kata dia.

Menanggapi hal ini, divisi hukum Ania Trisna menjelaskan, bahwa sesuai Keputusan KPU RI Nomor 82 tahun 2020 tentang juknis verifikasi dukungan Calon Perseorangan. Hal ini menerangkan bahwa apabila ditemukan ada daftar dukungan pekerjaan nya adalah PNS, TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa maka dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Sedangkan BPD tidak diatur dalam aturan tersebut,” ujarnya.( rilis/bawaslu mura/ik)