Kabar Gembira Bagi ASN, Honorer dan TKS, Bupati H2G Pastikan Tunjangan Pegawai Naik

MUSIRAWAS- Bentuk penghargaan, apresiasi, dan perhatian kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Bupati H Hendra Gunawan (H2G) memastikan pada 2021 mendatang semua tunjangan pegawai naik.

Baik itu tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dipastikan naik.

Peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemkab Mura dalam hal ini Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS rata-rata sebesar 15 persen dari induk 2020. Kenaikan tunjangan ini sendiri baru ada di periode kepemimpinan Bupati H Hendra Gunawan.

Menurut Bupati H2G, semua itu tidak lain bentuk apresiasi kepada pegawai.

“Prestasi yang mereka (pegawai) capai juga berperan sangat penting, sehingga Mura terus membahana di persada dan tentunya terlepasnya status Mura dari kabupaten tertinggal selama belasan tahun. Termasuk juga prestasi-prestasi lain yang telah dicapai selama lima tahun ini, ” kata pria yang kembali maju pada Pilkada Mura nomor urut dua ini.

H2G menjelaskan, untuk tenaga pendidik yang diangkat oleh Komite Sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP sebanyak 2.837 guru, direncanakan akan diberikan insentif dari Pemkab Mura sebesar Rp150 ribu perbulannya selain honor dari komite (non APBD) yang mereka terima selama ini.

Sementara guru honda (honor daerah) sebanyak 34 orang dan guru TKST sebanyak 183 orang dinaikkan honornya sesuai dengan jenjang pendidikan. Dimana sebelumnya pendidikan SMA Rp 850 ribu naik menjadi Rp 1 juta, pendidikan D3 yang semula Rp 1 juta naik menjadi Rp 1.250.000, dan pendidikan S1 yang semula Rp1.250.000 naik menjadi Rp 1,5 juta.

Kemudian lanjut bupati, untuk peningkatan kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) TKST dan THL, mulai dari Tenaga Kerja Penyuluh Pertanian (TKPP) dengan pendidikan terakhir SMA dari semula Rp 850 ribu perbulan akan dinaikkan menjadi Rp 2,1 juta perbulan. TKPP dengan pendidikan D3 dari semula Rp 850 ribu perbulan akan dinaikkan menjadi Rp 2,4 juta perbulan.

“Untuk TKPP dengan pendidikan S1 dari semula Rp 850 ribu perbulan akan dinaikkan menjadi Rp 2,6 juta perbulan,” paparnya.

Selain itu lanjut H2G, untuk TKS Kesehatan Hewan
dengan pendidikan SMA dari semula Rp 850 ribu perbulan akan dinaikkan menjadi Rp1 juta perbulan, pendidikan D3 dari semula Rp1 juta perbulan akan dinaikkan menjadi Rp1.250.000 perbulan. Sementara pendidikan S1 dari semula Rp1.250.000 perbulan dinaikkan menjadi Rp1,5 juta perbulan.

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan TKS Kesehatan, baik yang ada di Puskesmas maupun Rumah Sakit, mulai dari tenaga apoteker juga akan dinaikan dari Rp 1,2 juta perbulan menjadi Rp 2 juta perbulan. Kemudian, tenaga Bidan atau Perawat dengan pendidikan D3 dari semula Rp1 juta perbulan naik menjadi Rp1.250.000 perbulan.

Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan TKS dibidang Administrasi Perkantoran dengan Perjanjian Kerja, untuk yang berpendidikan terakhir SD-SMA dari semula Rp 850 ribu perbulan naik menjadi Rp1 juta perbulan.

Untuk yang berpendidikan terakhir D3 dari semula Rp1 juta perbulan akan dinaikkan menjadi Rp1.250.000 perbulan, untuk TKS dengan pendidikan terakhir S1 dari semula Rp1.250.000 perbulan akan dinaikkan menjadi Rp1,5 juta perbulan.

"Selain itu, untuk peningkatan kesejahteraan PNS dilingkungan Pemkab Mura, juga akan mendapat perhatian, dengan menaikan tunjangan perbaikan penghasilan PNS rata-rata sebesar 15 persen dari tahun ini," jelasnya.

Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi bagi semua ASN dan Non ASN dilingkungan Pemkab Mura atas kinerja yang mereka lakukan. Selain itu, juga sebagai apresiasi bagi ASN dan Non ASN yang telah bekerja selama lima tahun dimasa kepemimpinannya.

Dikatakan Bupati, kenaikan tunjangan tersebut selain untuk kesejahteraan pegawai juga nantinya akan menjadi penyemangat dalam melaksanakan tugas kedepannya. Sehingga pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

“Disela keterbatasan anggaran sendiri yang terjadi dikarenakan rasionalisasi dari pemerintah pusat sejak April 2020 lalu akibat pandemi Covid-19 melanda hampir diseluruh Kabupaten/Kota, Pemkab Mura masih tetap berupaya memikirkan kesejahteraan pegawainya,” tutup Bupati. (rls/kom)