Pilkada Mura Bakal Ternoda Adanya Aksi Sales Politik Dor to Dor Pungut KTP Warga dan Imingi Amplop

MUSIRAWAS – Pesta demokrasi pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2020, dinodai adanya sejumlah sales atau SPG yang dor to dor ke rumah pemilih mengimingi ada amplop mendekati hari H pemcoblosan nanti dengan kedok warga tersebut dijadikan sebagai relawan paslon nomor urut 1.

Aksi ” sales politik” yang terekam jelas di sejumlah video dan foto, serta pengakuan langsung dari warga ini juga viral di dunia maya.

Kemunculan para sales bayaran yang datang dari luar Kabupaten Musi Rawas ini terdiri dari wanita – wanita muda berusia antara 18 hingga 23 tahun.

Dari sumber yang berhasil digali di lapangan, para sales ini sejak sepekan sudah bergeriliya di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Mereka ini dikoordinir oleh tim Paslon dan menginap di mess yang telah disediakan.

“Sejak sepekan ini mereka setiap hari dor to dor mendatangi rumah pemilih menawarkan untuk menjadi relawan dengan meminta KTP warga sembari memberikan kalender dan masker gambar paslon nomor urut 1. Kemudian menjelang hari H pencoblosan nanti, warga yang telah didaftar ini dijanjikan akan diberikan amplop,” ujar Yk (40), warga Kelurahan BTS Ulu Cecar yang meminta namanya tidak dimasukan dalam berita, Selasa (13/ 10).

Sementara warga di Kecamatan Tuah Negeri tepatnya di Desa Dharmasakti, Aswin, mengaku rumahnya juga didatangi oleh para sales politik ini.

“Mereka menawari istri saya, dan kebetulan saat itu saya sedang tidak berada di rumah,” katanya.

Sedangkan di sejumlah video yang beredar, aksi sales bayaran ini tampak jelas menanyakan KK dan KTP warga agar didata dan kemudian mengimingi amplop saat menjelang hari H nanti.

Menyikapi fenomena bermunculan para sales politik ini sangat disayangkan oleh Akademisi Gress Selly, SH.MH.

Dikatakan Gress, adanya trend sales politik atau sales Pilkada ini justru tidak memberikan pendidikan yang cerdas
untuk masyarakat. Bahkan akibatnya cenderung menjerumuskan masyarakat kepada
permasalahan hukum yaitu pidana Pemilu.

Keberadaan sales politik ini membuat Bawaslu sebagai garda terdepan pengawasan Pilkada bersih, seolah-olah tidak dihargai marwah lembaga pengawasannya oleh para sales yang menyebarkan kartu-kartu relawan yang merupakan kamuflase dugaan praktek politik uang ini.

“Sanksi tegas dan jelas bagi yang memberi uang dan pemilih yang menerima uang dikenakan sanksi pidana, yang tertuang pada Pasal 187 huruf (a) dan (b) UU No 10 Tahun 2016,” tegas akademisi sekaligus Kuasa Hukum Paslon
Nomor Urut 2. H Hendra Gunawan dan H Mulyana (H2G-Mulya).

Ia menambahkan, Pilkada merupakan salah satu sarana pendidikan politik yang seharusnya memberikan pendidikan yang baik untuk semua masyarakat.

Dirinya mengimbau para sales kartu relawan, jangan terjebak dengan politik praktis yang akan menjerumuskan kepada sanksi hukum, karena aturan hukum bagi setiap orang yang memberikan janji dan atau uang kepada pemilih dikenakan sanksi pidana.

“Mengingat para sales tersebut masih muda belia yang seharusnya mengasah ilmu pengetahuan bukan terlibat politik praktis,” imbaunya.

Advokat senior ini juga mengimbau Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap masifnya sales politik yang marak terjadi di Kabupaten Musi Rawas ini.(tim)