Nasib Walikota Lubuklinggau Jadi Jurkam Tanpa Izin, Tunggu Keputusan Kemendagri

MUSIRAWAS – Dugaan pelanggaran dilakukan Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe atas keterlibatannya menjadi jurkam paslon bupati dan wakil bupati Musi Rawas nomor urut 1 tanpa izin, tinggal menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri).

Sebagaimana diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima laporan atas keterlibatan SN Prana Putra Sohe dalam kegiatan kampanye Pasangan Hj Ratna Machmud – Hj Suwarti.

Laporan tersebut telah diproses Bawaslu Mura dan menyatakan bersangkutan melanggar serta laporan telah diteruskan untuk direkomendasikan kepada Kementrian Dalam Negeri.

Sebagaimana laporan hasil penelitian dan pemeriksaan atas laporan Nomor. 004/Reg/LP/PB/Kab.06.10/X/2020 disebutkan sebagai terlapor SN. Prana Putra Sohe dengan status laporan Melanggar Kode Etik dan Instansi yang dituju, diteruskan untuk direkomendasikan kepada Kementrian Dalam Negeri.

Pemberitahuan Status Laporan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Musi Rawas, Oktureni pada tanggal 29 Oktober 2020.

Sementara itu menurut Andre Novanto, dirinya melaporkan dugaan pelanggaran kampanye oleh Walikota Lubuk Linggau SN Prana Putra Sohe yang melakukan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 Ttg Pilkada.

Sebagaimana diketahui bahwa Walikota Lubuklinggau cukup aktif ikut berkampanye Paslon 1, sampai beberapa kali diberitakan di media online dan media cetak di wilayah MLM.

Namun setelah dilakukan konfirmasi ke Bawaslu dan KPU, ternyata diketahui yang bersangkutan sebagai kepala daerah tidak ada izin kampanye yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, sehingga tindakan wako sebagai pejabat melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 ttg Pilkada.

Ketua Bawaslu Musi Rawas Oktureni Sandra Kirana, melalui anggota Bawaslu
Khoirul Anwar saat di wawancara wartawan Kamis (05/11) membenarkan pihaknya telah merekomendasikan laporan tersebut ke pihak Mendagri.

“Sebenarnya tidak ada larangan apapun, yang kami tindak lanjuti itu dia ikut kampaye namun tidak memiliki izin secara resmi, tidak ada pilih kasih semua akan kami tindaklanjuti, termasuk ASN di Musi Rawas dan Walikota Lubuklinggaupun kami rekomendasikan ke pihak yang terkait dan kami menunggu hasilnya,”katanya.

Ditambahkannya, pihaknya tidak ada tebang pilih ataupun pilih kasih setiap laporan yang masuk ke Bawaslu semua diproses dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Baik laporan dari Paslon nomor urut satu ataupun laporan dari Paslon nomor urut dua semua ditindaklanjuti sesuai prosedur,”tutupnya.(rls)