Perlu Pembuktian Atas Dugaan Oknum DPRD Mura “Main” Proyek Aspirasi

Perlu Pembuktian Atas Dugaan Oknum DPRD Mura “Main” Proyek Aspirasi

MUSIRAWAS – Benar atau tidak tentang isu berkembang oknum pimpinan dan anggota DPRD Mura diduga ” bermain” proyek aspirasi, masih menjadi teka – teki di kalangan masyarakat.

Beredarnya isu ini harus juga disertai pembuktian, agar tidak menimbulkan citra negatif pada lembaga terhormat tersebut.

Tapi jika informasi ini benar, ini menandakan lemahnya kontrol pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam menjalankan APBD.

Sejatinya, tupoksi legislatif yaitu sebagai kontrol pengawasan terhadap eksekutif.

Demikian disampaikan salah seorang masyarakat Musi Rawas yang meminta namanya untuk tidak ditulis di media, Minggu (4/7).

Dikatakannya, jika ada oknum anggota dewan dengan sengaja bermain proyek, ini akan berpotensi merusak citra lembaga legislatif di daerah itu sendiri.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 jelasnya, telah diatur bahwa MPR, DPR, DPD dan DPRD dilarang bermain proyek di lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Sementara berdasarkan isu berkembang, modus dilakukan oknum anggota DPRD bermain proyek aspirasi ini dengan cara mengerjakan sendiri proyek aspirasi tersebut menggunakan perusahaan atas nama orang lain, atau dikerjakan oleh keluarga dan koleganya sendiri.

Selain itu, ada juga dugaan dengan cara menjual paket proyek aspirasinya kepihak rekanan dengan nominal 20 hingga 40 persen dari nilai proyek yang diusulnya tersebut.

Tapi sayangnya, kebijakan pemerintah merefocusing seluruh kegiatan pada 2021 ini, berimbas juga kepada pelaksanaan pengerjaan proyek, tak terkecuali proyek aspirasi anggota DPRD.

Menanggapi kabar tak sedap tersebut, Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah menepis beredarnya isu adanya oknum anggota DPRD Mura bermain proyek aspirasi.

” Tentang isu yang berkembang ini tidak benar. Perlu ada pembuktian,” tegasnya.

Sedangkan untuk proyek aspirasi kata dia, memang ada fungsi dewan memperjuangkan aspirasi rakyatnya atau konstituen di daerah pemilihan ( dapil) dimana anggota tersebut dipilih.

Dalam memperjuangkan aspirasi ini, salah satunya diinput dari reses anggota DPRD di dapilnya.

“Sementara kaitannya dengan refocusing, sesuai ketentuannya memang harus dikurangi (refocusing), karena itu sudah ketentuan. Ketika tidak dilakukan refocusing, maka pencairan DAU akan ditunda,” jelasnya.

Ketua Badan Kehormatan ( BK ) DPRD Mura Nasrun, saat dikonfirmasi terkait masalah ini mengatakan pihaknya belum tahu adanya isu tersebut.

“Sepengetahuan Kami belum tahu tentang isu itu. Untuk sanksinya bukan dari Badan Kehormatan,” kata dia.

Sementara itu sejumlah kepala SKPD di Musi Rawas tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait jumlah paket proyek aspirasi yang ada di SKPD yang dipimpinnya.

“No comment,” jawab Plt Kadis PU CKTRP Musi Rawas, saat dikonfirmasi terkait jumlah paket proyek aspirasi DPRD di dinasnya.(ik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *